Friday, 22 Jun 2018
Temukan Kami di :
News

Mengupas Kasus Yang Pernah Memudarkan Citra Seorang Komjen Polisi

Abe --- - 29/01/2016 14:41

Beritacenter.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pada 9 Januari 2015 lalu memberi kepercayaan kepada Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Drs. H. Sutarman. 

Keputusan Presiden Jokowi dikritik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang saat itu di pimpin oleh Abraham Samad, dengan menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia polri periode 2003-2006.

Keputusan KPK pada 13 Januari 2015 menggegerkan dunia, seorang calon Kapolri menjadi tersangka KPK, Apa lagi, pandangan masyarakat keputusan KPK sebelum Kasus Budi Gunawan terkuak, KPK selalu benar tidak pernah salah. 

Setelah itu, pihak Kuasa hukum Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Selatan, pada 16 Februari 2015, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

Ada Tujuh poin putusan yang dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi pada saat itu.

"Menimbang bahwa atas penyidikan pemohon tidak sah, surat sprindik termohon sebagai tersangka maka terhadap surat penyidikan yang menetapkan sebagai tersangka pun dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," kata Sarpin dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015) lalu.

Sarpin menegaskan sprindik nomor Sprin-dik 03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, Hakim tidak menerima seluruh gugatan dari pemohon. Terkait ganti rugi atas penetapan tersangka ditolak oleh hakim PN Jaksel.

"Menimbangkan di atas, maka mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak sebagiannya. Bukti-bukti yang tidak relevansi harus dikesampingkan," jelas Sarpin.

Sumber (http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/16/358718/isi-lengkap-putusan-hakim-praperadilan-budi-gunawan)

Berikut ini isi putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan sebagian;

2. Memerintahkan sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

7. Menolak permohonan pemohon praperdilan selain dan selebihnya.

Budi Gunawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) berprestasi tahun 1983. Karirnya mulai cemerlang ketika ditunjuk menjadi ajudan Presiden keempat Megawati Soekarnoputri pada saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Setelah itu, dia kemudian sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri. Kemudian menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama dua tahun.

Prestasi gemilang Budi Gunawan berlanjut ketika dia ditugaskan Korps Bhayangkara menjadi Kapolda Jambi dari tahun 2008-2009 yang membuatnya naik promosi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Dia kemudian dipercaya sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum) Mabes Polri.

Selanjutnya, Budi Gunawan sempat dimutasi pada jabatan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lalu dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.

Dari pengalaman menduduki jabatan penting di Polri, nama Budi Gunawan akhirnya meraih pangkat kebesaran sebagai jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) ketika dipromosikan menduduki jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan sekolah-sekolah kepolisian lainnya.

Suami dari Susilawati Rahayu ini sempat menapaki posisi gemilang ketika diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Bahkan dalam fit and proper test di Komisi III DPR, ayah M Herviano Widyatama ini pun dinyatakan lolos.

Namun menjelang pelantikan, Presiden Jokowi mengurungkan niatnya melantik Budi Gunawan dan mengusulkan kembali nama baru sebagai calon Kapolri dengan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Kuat dugaan gagalnya Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menjeratnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan menerima hadiah atau gratifikasi, namun dalam sidang praperadilan hakim memutuskan menganulir penetapan tersangka Budi.

Berikut ringkasan jabatan Budi Gunawan:

- Ajudan Presiden RI (2001-2004)

- Karobinkar SSDM Polri (2004-2006)

- Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008)

- Kapolda Jambi (2008-2009)

- Kadiv Binkum Polri (2009-2010)

- Kadiv Propam Polri (2010-2012)

- Kapolda Bali (2012)

- Kalemdikpol (2012-2015)

- Wakapolri (2015-Sekarang)



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA