Tuesday, 27 Feb 2024
Temukan Kami di :
TAG HARI INI :
News

Soal Dinasti Politik, Sejumlah Advokat Somasi Jokowi

Rahman Hasibuan - 07/12/2023 20:00

Beritacenter.COM - Sejumlah advokat yang mengtasnamakan Tim Pembela Demokrasi (TPDI) dan Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Somasi yang dilayangkan oleh para advokat adalah terkait dinasti politik, nepotisme dan intimidasi.

Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus mengatakan somasi itu dilayangkan sejumlah peristiwa yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90 tahun 2023 tentang putusan ini dinilai dengan sarat nepotisme.

" Nepotisme itu justru terjadi dan semakin menjadi - jadi, bahkan naik pangkat. Selama ini kita tahu nepotisme hanya terjadi di tataran Gubernur, Bupati, Walikota. Namun, sekarang sudah masuk istana dan Mahkamah Konstitusi" kata Petrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Karena itu TPDI pada hari ini menyampaikan somasi tentang hal - hal yang subtitansinya sama yang dikritik oleh masyarakat " lanjutnya.

TPDI dan Perekat Nusantara meminta Jokowi segera mengakhiri"anomali" yang terjadi di pemerintahan dan masyarakat dengan cara menormalisasi kehidupan politik dan hukum waktu tujuh hari terhitung sejak somasi diterima.

”Jadi, kami ingatkan, melalui somasi ini, supaya Presiden segera berbenah, memperbaiki, menormalisasi kehidupan politik di Tanah Air,” kata Petrus sebagaimana dikutip Kompas.id.

TPDI dan Perekat Nusantara sendiri merinci enam poin langkah yang bisa ditempuh Jokowi untuk menormalisasi kehidupan politik dan hukum.

Pertama adalah mengembalikan aparatur negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya pada fungsi sesungguhnya serta mengembalikan netralitas aparatur negara sesuai undang-undang.

Kedua, hentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh yang melakukan aktivitas politik dan budaya. Ketiga, hentikan segala bentuk nepotisme.

Keempat, membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi dan segera mengembalikan kedigdayaannya sesuai cita-cita reformasi. Kelima, menghentikan praktik penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk, terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Keenam, menghentikan praktik politik menyandera tokoh politik tertentu yang sedang bermasalah hukum untuk melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam Pilpres 2024.

 




Berita Lainnya

Pesan Haru Alam Ganjar Puji Perjuangan Sang Ayah

15/02/2024 18:38 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat

FOKUS MINGGU INI


BOLA