Tuesday, 27 Feb 2024
Temukan Kami di :
TAG HARI INI :
News

RUU DKJ Akan Rampung, Pengamat: Presiden Punya Peluang Angkat Anak dan Menantu Jadi Gubernur

Rahman Hasibuan - 06/12/2023 19:10

Beritacenter.COM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menyetujui Rancangan Undang -Undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Rencananya RUU DKJ akan rampung pada 15 Februari 2024.

" Itu kan baru menjadi usul inisiatif DPR. Yang jelas, sesuai Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Pasal 41 menyebutkan bahwa UU DKI harus diubah 2 tahun setelah UU IKN disahkan. UU (IKN) diundangkan itu 15 Februari 2022. Artinya, 15 Februari 2024, UU DKI itu harus sudah selesai. Harus sudah diundangkan. Karena tidak mungkin ada rezim undang - undang yang mengatur Ibu Kota yang berbeda dan bertentangan" kata Awiek kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan jika RUU DKJ disahkan akan memuluskan karir politik putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution.

Pasalnya, dalam Pasal 10 Bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI, alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Presiden RI masih diemban oleh Jokowi, sementara Jokowi akhir-akhir ini sedang terkesan menguasai banyak persoalan politik.

Mulai dari keputusan MK yang disebut-sebut meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, hingga Jokowi meneken keputusan Menteri hingga Walikota tak harus mundur dari jabatannya jika mengikuti Pemilu 2024.

“Kaesang dan Bobby menjadi miliki peluang besar,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (6/11).

Disisi lain, Pengamat Politik yang merupakan lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menilai bahwa RUU DKJ bisa saja untuk antisipasi Jokowi apabila Prabowo-Gibran gagal di Pilpres 2024.

“Maka bisa saja RUU DKJ menjadi cadangan jika kekuasaan keluarga Jokowi gagal diteruskan oleh Gibran, Gibran bisa ditunjuk sebagai Gubernur DKJ,” pungkasnya.

Seperti yang kita ketahui, RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menuai polemik. Itu lantaran pada Pasal 10 Bab IV RUU DKJ menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk oleh presiden. Dengan kata lain, tidak ada pilkada di Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan RUU DKJ untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, Fraksi PKS menyatakan tidak menyetujui pengesahan RUU DKJ tersebut.

Pengesahan diambil dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/12).




Berita Lainnya

Pesan Haru Alam Ganjar Puji Perjuangan Sang Ayah

15/02/2024 18:38 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat

FOKUS MINGGU INI


BOLA