BeritaCenter.COM - Ketua Bapilu PPP dan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Sandiaga Uno, menegaskan calon presiden Ganjar Pranowo dan wakilnya, Mahfud Md, punya komitmen besar untuk ciptakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.
Hal itu disampaikan Sandiaga terkait Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau masih ada dirasa kurang itu kita lakukan percepatan pembangunan. Seandainya ada kebijakan yang perlu diutamakan, itu kita lakukan tentunya dengan fokus apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu ekonomi yang lebih baik," kata Sandi usai menghadiri Musyawarah kerja wilayah PPP DKI Jakarta, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Sandiaga berharap pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal itu, katanya, akan didapat dari pemerintahan Ganjar-Mahfud.
Baca juga:
"Yang kita inginkan salah satunya adalah pemerintah yang bersih bebas korupsi dan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sandi menambahkan, pada pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya juga akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan yang ada di era Jokowi.
"Melanjutkan pembangunan di era Pak Jokowi dan melakukan percepatan pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
"Turun," ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
.jpg)
.jpeg)
