BeritaCenter.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai munculnya isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menurut Hasto, reshuffle bisa saja terjadi untuk menteri yang terjerat persoalan hukum.
Awalnya, Hasto berbicara mengenai tahapan Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Di momen ini, kata Hasto, penting bagi Jokowi dalam menuntaskan program strategis nasional.
"Tentu saja momentum tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya dalam, bagi presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target, program strategis yang juga dicanangkan dan kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Baca juga:
Hasto mengatakan reshuffle di dinamika politik yang kian hangat saat ini kurang kondusif. Namun, pergantian posisi menteri itu bisa dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya terkait adanya keterlibatan persoalan hukum.
"Isu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan. Tetapi reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," jelas Hasto.
Kendati demikian Hasto mengatakan keputusan reshuffle merupakan wewenang Jokowi sebagai presiden.
"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," ujar Hasto.
Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin (2/10).
.jpg)
