Beritacenter.COM - Bendahara Umum (Bedum) NasDem, Ahmad Sahroni, turut berkomentar soal mencuatnya kembali isu reshuffle kabinet menteri di pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mengaku setuju dengan reshuffle, bahkan jika bisa lebih cepat lebih baik.
"Lebih cepat lebih baik untuk reshuffle bagi menteri yang terkena masalah hukum," ujar Sahroni saat dihubungi, Selasa (3/10/2023).
Baca juga :
Dalam hal ini, Sahroni menyebut Presiden Jokowi memiliki hak prerogratif untuk melakukan reshuffle kapan saja. Sahroni menilai, Presiden Jokowi dapat melakukan reshuffle kepada siapa saja tak hanya terhadap menteri yang bermasalah hukum.
"Kita dukung penuh bapak Presiden karena beliau punya hak prerogatif kapan aja mengganti pembantunya, sekalipun tidak ada masalah hukum atau kinerja yang kurang bagus," tuturnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Ketua DPR RI, Puan Maharani sempat berbicara soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dia mengaku mendengar kabar itu sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.
"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
.jpg)
