Beritacenter.COM - Anies berusaha menyindir Jokowi dengan cara membandingkan pembangunan jalan antara era Jokowi dan SBY. Singkat kata, Anies bilang pembangunan jalan di era SBY lebih panjang ketimbang era Jokowi.
Ternyata niat Anies senggol Jokowi berbuah malu yang amat besar. Pihak Kementerian PUPR langsung men-skakmat Anies. Anies ternyata salah paham soal data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Faktanya adalah, data BPS yang jadi acuan dari Anies adalah data status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.
Pembangunan jalan provinsi di era SBY berubah status jadi jalan nasional karena ada Surat Keputusan (SK) baru. Jadi sekian belas ribu jalan di era SBY yang disebut Anies adalah hasil perubahan status, bukan hasil pembangunan.
Tim pemenangan Anies bilang data yang disampaikan oleh Anies Baswedan dikutip dari pemberitaan sebuah media online. Udah jelas Anies yang salah, tapi kubu Anies malah minta Kementerian PUPR klarifikasi data pembangunan jalan ke media online yang dimaksud. Anies cuma baca data dari media itu saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.
Baca juga ;
Ini namanya muka tebal dan merasa gak bersalah. Pokoknya harus cari kambing hitam karena Anies gak pernah salah. Anies yang salah baca data, kenapa malah Kementerian yang disuruh klarifikasi.
Salah Anies sendiri yang gak cek dan ricek data yang mau dia sampaikan. Dan sekelas Anies malah pakai data dari media online. Capres macam apa itu pakai data dari media online?
TGB aja tahu kalau Anies salah dan bisa jelaskan dengan rinci apa-apa aja yang udah dibangun Jokowi. Sedangkan Anies yang mau jadi presiden malah gak bisa cari data yang lebih akurat.
Anies salah, timses juga sembarangan ngeles kayak orang yang gak punya malu. Sekelas capres harusnya pakai data yang lebih akurat, misalnya dari BPS atau instansi pemerintah lain.
Besok-besok kalau mau kampanye atau mau nyindir capres lain, Anies bagusan ambil data dari Me Chat aja. Kalau mau melawak, jangan tanggung-tanggung. Udah salah teriak, malah pendukungnya mau salahkan media online.
Coba bayangkan kalau misalnya Anies jadi presiden, lalu dia pidato dan menyampaikan informasi dari media online dan ternyata salah. Dia yang salah, yang malu satu negara.
Bayangkan kalau Anies konferensi pers atau ada pertemuan dengan pemimpin negara lain, lalu Anies salah kaprah karena informasi dari media online. Negara jadi gak ada wibawa dan jadi bulan-bulanan dunia internasional.