Saturday, 10 Jun 2023
Temukan Kami di :
Politik

Tolak Politik Identitas, PBNU-Muhammadiyah Dorong Kontestasi Politik Rasional!

Kami memandang bahwa politik identitas ini, politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat

Aisyah Isyana - 25/05/2023 18:28

Beritacenter.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah dengan tegas menyatakan mereka menolak politik identitas jelang Pemilu 2024. Dalam hal ini, PBNU dan Muhammadiyah kedepannya turut mendorong kontestasi yang mengedepankan politik rasional.

PBNU dan Muhammadiyah mengutarakan hal itu usai menggelar pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023). Kedepannya, mereka berharap agar visi tentang angenda untuk bangsa serta komitmen menjelakankan kompetisi secara lebih bermoral dan bersih.

"Emang kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara dan juga tentang komitmen untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral lebih bersih. Tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya," ujar Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Dalam hal ini, Gus Yahya menyebut polarisasi dalam kontes politik yang mengarah pada politik identitas dapat membayakan integritas masyarakat. Pasalnya, politik identitas dan mendorong terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

"Kami memandang bahwa politik identitas ini, politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat," ujar Gus Yahya.

Untuk itu, Gus Yahya berharap agar jangan sampai ada politik berdasarkan identitas Islam, apalagi identitas NU. Dia juga tak ingin sampai ada kompetitor kampanye yang mengatas namakan NU, demi keuntungan kelompok tertentu.

"Maka saya sendiri misalnya saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU, jadi kami tidak mau nanti ada kompetitor kampanye 'Pilih orang NU!' misalnya kita ndak mau itu. Kalau mau bertarung ya harus dengan tawaran-tawaran yang rasional ini yang kami harapkan," paparnya.

Sementara itu, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti hal serupa. Dia menilai, kontestasi politik kerap kali mengarah pada polarisasi.

"Ada dua trend ya yang kita lihat, pertama konsesi-konsesi politik lewat usaha-usaha koalisi itu bagus. Kemudian yang kedua bagus dalam arti itu bagian dari politik, kedua pernyataan-pernyataan yang kompetitif tetapi bisa mengarah pada polarisasi itu juga biasa terjadi. Tetapi ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elit politik ini bisa apa tidak konstruktif gitu ya," terang Haedar.

Lebih lanjut, Haedar turut mendorong agar visi kebangsaan yang telah diletakkan para pendiri bangsa dapat dielaborasi. Dia menilai, hal ini perlu dibawa ke ruang publok agar menjadi bahan diskusi para kontestan atau calon kontestan.

"Politik identitas itu kan tadi disebut Gus Yahya primordial ya, primordial itu agama, suku, ras, golongan yang dulu sering kita sebut SARA, dan karena menyandarkan lalu sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama suku ras golongan yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas, golongan itu bisa terjadi fiksi seperti yang disampaikan Gus Yahya," terang Haedar.

"Saya pikir kita semua clear untuk mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif yang rasional yang ada di dalam koridor demokrasi modern," imbuhnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA