Beritacenter.COM - Kementerian PUPR akhirnya buka suara terkait kritik bakal calon presiden Anies Baswedan yang mengatakan pembangunan jalan nasional era SBY 20 kali lipat lebih banyak dibanding era pemerintahan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sukses membangun 1.569 km jalan tol, namun Anies menganggap SBY lebih hebat. Pasalnya, Presiden RI ke-6 itu dikatakannya mampu membangun 11.800 km jalan nasional yang bisa dilalui gratis.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menilai, Anies Baswedan keliru dalam mengartikan data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, ribuan kilometer jalan nasional di era SBY bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," tegas Hedy di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Baca juga:
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," ujar dia.
Hedy menjelaskan, BPS memperlihatkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Dia mencontohkan, pada era 2000an muncul regulasi baru soal pergantian status dari jalan provinsi jadi jalan nasional.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan," imbuh Hedy.
Menurut dia, penambahan jalan nasional di era SBY kebanyakan bukan dari hasil pembangunan, tapi alih status. Pemerintahan di masa Jokowi pun melakukan perubahan, meskipun Hedy mengklaim itu sedikit.
"Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan. Beda antara penambahan status jalan nasional dan hasil pembangunan jalan. Bukan jalan barunya," tutur dia.