Beritacenter.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilai melambat jika dibandingkan tahun lalu. Dimana hingga April 2023, belanja pemerintah daerah baru mencapi Rp219,44 T.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pemerintah daerah mengalami pelambatan 5,56%, jika dibandingkan April 2022 yang bisa membelanjakan hingga Rp 232,36 triliun.
"Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).
Baca juga :
"Di satu sisi penerimaan daerah mulai meningkat, belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56% yaitu sebesar Rp 219,44 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu di bulan April yang daerah bisa membelanjakan Rp 232,36 triliun," sambungnya.
Sri Mulyani mengatakan, tampak seluruh komponen jenis belanja pemerintah daerah mengalami perlambatan. Dimana belanja pegawai turun 3,29% atau Rp108,82 triliun, belanja bareng dan jasan turun 7,45% atau mencapai Rp 54,90 triliun, belanja modal turun 12,71% atau mencapai Rp 10,77 triliun, dan belanja lainnya turun 6,71% atau mencapai Rp 44,96 triliun.
Ke depannya, Sri Mulyani berharap terjadi peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah daerah pada Mei 2023. Dimana perlambantan belanja di Apri 2023 disebut terjadi karena banyaknya libur dan cuti bersama.
"Salah satu penjelasannya adalah selama April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama. Efektif hari kerja hanya 12 hari sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada 18 April tidak bisa direalisir pada April. Kita prediksi pada Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah," tuturnya.
Sebagaimana fungsinya, realisasi belanja untuk ekonomi mencapai Rp 24,38 triliun atau turun 9,68% dan belanja kesehatan turun 10,76% atau mencapai Rp 33,75 triliun sampai April 2023. Hanya belanja perlindungan sosial yang naik 1,45% mencapai Rp 2,58 triliun.
