Beritacenter.COM - Pemerintah tengah mempersiapkan perdagangan kredit karbon. Dalam hal ini, pemerintah berharap agar Indonesia dapat menentukan harga karbonnya sendiri, tidak mengikuti harga karbon di pasar dunia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia justru harus menjadi penentu harga karbon dunia. Saat ini, Airlangga menyebut pihaknya tengah menyusu pembentukan bursa karbon di Indonesia guna mewujudkan hal tersebut.
Baca juga :
"Kita juga angkat isu market maker, agar kita tidak di-corner negara lain atau institusi besar. Maka penting kita harus membuat sebuah lembaga yang bisa jadi market maker," ujar Airlangga usai melakukan rapat terbatas perdagangan karbon di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyyebut pemerintah saat ini masih membentuk bursa karbon hingga mekanisme pasarnyal. Menurutnya, kredit karbon Indonesia akan terbuka, namun registrasinya akan dikuatkan. Dimana pembentukan pasarnya sampai saat ini masih dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Indonesia punya potensi karbon yg sangat luar biasa tapi kita belum bicara mekanisme pasarnya dan tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan dalam bursa karbon di indonesia itu lewat OJK," ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil yang juga sepakat dengan Airlangga, memyebut Indonesia akan menjadi penentu harga kredit karbon sendiri, tak akan mengikuti harga pasar.
"Kita juga sepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar bursa lain, tidak di luar negeri. Kita ingin dijual di bursa Indonesia, dan harganya tentu harus lebih baik," ungkap Bahlil.
.jpg)
.jpeg)
.png)
.jpg)
.jpg)