Oleh : Karto Bugel
Sepertinya, “Kelakuan” penyidik Kejaksaan Agung kali ini akan membawa seorang Menteri jadi sulit tidur.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate secara resmi telah dijadwalkan untuk diperiksa oleh tim penyidik Kejagung.
Clear, itu sudah terjadwal secara resmi untuk agenda Kamis 9 Februari 2023 besok.
Johnny G Plate akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) periode 2020 hingga 2022.
Ini luar biasa. Ini tentang makna hukum bahwa yang bersangkutan telah dibawa masuk pada RESMI sebuah proses penyidikan.
Kemarin, dia seolah hanyalah sosok dengan jabatan tertinggi di tempat dimana dugaan korupsi itu terjadi. Dia bukan dan belum menjadi pihak.
Dengan pemanggilan itu, alur cerita berubah. Kini dia adalah pihak dan dia berstatus sebagai saksi.
Sebelumnya, enam saksi dimana lima orang diantaranya itu adalah pejabat selevel direktur, baik pada posisinya di pemerintahan atau swasta, telah pula dipanggil dan dimintai keterangan.
Bila sekarang justru adalah pak menterinya sendiri yang harus dimintai keterangan, ini hanya nalar sederhana tentang wajarnya sebuah peristiwa hukum dan dia si pemilik rumah dimana perkara itu terjadi memang harus ditanya.
Kadang, dia juga harus diminta pertanggung jawabannya kenapa semua itu bisa terjadi di tempat yang seharusnya tak boleh terjadi dalam wilayah tangggung jawabnya.
Soal terlibat atau terbukti hanya jadi penonton, atau justru kelak juga terbukti ga tahu menahu, itu hasil nanti setelah beliau ditanya tanya oleh para penyidik.
Baca juga :
Ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 – 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.
Kabarnya, ada dugaan bahwa negara dirugikan hingga jumlah triliunan rupiah.
Sekedar informasi, kasus ini telah menyeret Direktur Utama BAKTI Kominfo, AAL sebagai salah satu dari 5 tersangka yang sudah berhasil ditetapkan oleh para penyidik Kejaksaan Agung.
Empat orang lainnya ialah, GMS, YS, MA dan IH yang masing – masing adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Tenaga Ahli Human Development dari Universitas Indonesia tahun 2020, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
“Kenapa sih setiap kasus kakap yang muncul seolah selalu ditangani Kejaksaan Agung? KPK kemana?”
Belum lama ini, Kejaksaan Agung RI Secara Simbolis menyerahkan hasil penyelesaian barang rampasan negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya.
Kabarnya hasil barang rampasan itu sudah disetorkan ke kas negara dengan nilai sebesar Rp1.449.024.768.744 melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan tepat pada awal tahun 2023 ini.
Itu baru dari satu kasus. Kasus lain dengan jumlah lebih fantastis, banyak….
Anehnya, bila kita perhatikan dengan sedikit teliti, jumlah sitaan hanya dari PT Jiwa Sraya ini pun ternyata masih lebih besar dibanding anggaran negara untuk KPK yang pada awal tahun 2022 terjadi peningkatan.
“Terjadi peningkatan anggaran KPK jika dibanding dengan tahun 2021. Di tahun 2022, KPK dengan anggaran Rp1.343.222.899.000. Ini naik kurang lebih Rp300 miliar dari tahun 2021,” ujar Firli.
Hal itu dikatakan Firli dalam agenda Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 di hadapan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK di Gedung Penunjang Januari tahun 2022 lalu.
Soal berapa banyak uang korupsi yang dapat dikembalikan pada negara, itu cerita lain. Tak banyak yang bisa diceritakan. Kadang, mereka memang lebih senang riuh tepukan OTT.
“Trus gimana soal pak Menteri?”
Tunggu saja. Beliau dipanggil dengan status sebagai saksi. Keterangannya akan sangat berguna bagi perkembangan kasus ini.
Dan namun, pemanggilan itu justru memantik rasa yakin publik bahwa isu reshuffle memang bukan sekedar kabar. Itu keniscayaan.
Seperti prolog yang adalah sinopsis dalam lakon drama, perkenalan tokoh dan kadang peristiwa serta konflik yang akan terjadi dalam cerita, itu ditampilkan di awal.
Bu menteri KLHK sudah tampil saat menemui pak Jokowi di Istana. Kamis besok, giliran pak Menkominfo. Bukan oleh Presiden, kali ini dipanggil Kejaksaan Agung.
RAHAYU
Sumber : Status Facebook Karto Bugel
.jpg)
.png)
