Thursday, 23 Mar 2023
Temukan Kami di :
News

Tolak Kebijakan ERP, Ribuan Ojol Demo di Kantor PJ Gubernur Heru

Rahman Hasibuan - 08/02/2023 15:20

Beritacenter.COM - Ribuan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan jalan berbayar ataua electronic road pricing (ERP)di Gedung BalaiKota Jakarta. Akibatnya, sejumlah ruas dijalan tersebut mengalami kemacetan.

Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat menutup sementara Jalan Medan Merdekan Selatan, Gambir, Jakarta Pusat mengarah ke Patung Kuda dan Jalan Budi Kemuliaan imbas demo tersebut.

Dari pantauan dilokasi,Rabu (8/2/2023) massa pengemudi ojek online memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan atau tepatnya di depan Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat. Selain itu polisi juga menutup jalan dengan cone berwarna oranye.

Baca Juga :

Pengemudi Honda Freed Tewas Usai Tabrak Truk di Kalimalang

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selat Sunda

Jakarta Dipastikan Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara di 2024

Meski ditutup sementara sejumlah kendaraan roda dua berusaha menerobos ratusan massa yang sedang demo. Bahkan sejumlah kendaraan dipaksa putar balik oleh sejumlah pengemudi ojol.

"Jalur dari arah lampu merah Tugu Tani mengarah Medan Merdeka Barat melalui Medan Merdeka Selatan ditutup sementara," kata Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta saat dihubungi.

Sebagai informasi, kebijakan ERP tercantum dalam Raperda PL2SE yang akan diterapkan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB.

Sementara, besaran usulan tarif dari Dishub DKI senilai Rp5.000-19.900. Kebijakan ERP pun diwacanakan akan diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota.

Diketahui, Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang akan memberi masukan dan aspirasi terkait wacana tersebut sebagai upaya mengatur kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Kebijakan ERP pun tengah dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat soal ERP selalu ditunda akibat tidak hadirnya perwakilan Pemprov DKI.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA