Thursday, 06 Oct 2022
Temukan Kami di :
Kesehatan

Luhut : Pemerintah Bakal Terapkan Vaksinasi Booster Jadi Syarat Mobilitas 2 Minggu Lagi

Aisyah Isyana - 04/07/2022 23:34

Beritacenter.COM - Pemerintah bakal segera memberlakukan penerapan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyrakat, baik darat, laut hingga udara. Adapun syarat vaksin booster ini rencananya akan mulai diterapkan maksimal 2 minggu kedepan.

"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis, Senin (4/7/2022).

"Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," sambungnya.

Adapun penerapan hal itu disebut Luhut didasarkan atas hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Koordinator PPKM Jawa-Bali ini menyebut kebijakan itu nantinya akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Luhut menyebut penerapan kebijakan baru ini dilatarbelakangi oleh capai vaksinasi booster yang terpnatau masih rendah. Data PeduliLindungi mencatat, rata-rata orang yang masuk ke mal per-hari sebanyak 1,9 juta orang, dimana hanya 24,6% nya yang sudah vaksinasi booster.

Nantinya, vaksinasi booster ini akan dijadikan syarat perjalanan, hingga masuk ke berbagai tempat umum. Selain itu, sentra vaksinasi juga akan kembali dibuat di sejumlah tempat.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," ungkap Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah telah mengitruksikan jajaran TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan tracing. Dengan begitu, harapannya hal ini dapat mencegah kenaikan kasus secara meluas.

"Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala," ujar Luhut.

"Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai booster untuk dapat segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah ada, demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini," sambungnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA