Friday, 01 Jul 2022
Temukan Kami di :
Peristiwa

Kadrun "Kebakaran Jenggot" UAS Dideportasi Singapura, Warganet : Tak Hanya Singapura, Somad Ditolak 5 Negara

Indah Pratiwi - 18/05/2022 15:05

Beritacenter.COM - Kadrun kembali kebakaran jenggot setelah ustaz somad dikabarkan dideportasi dari singapura.

Hal tersebut mendapatkan sorotan dari warganet dari pemilik akun Facebook Supriyanto Mdenga menuliskan sebuah artikel yang berjudul "Tak Hanya Singapura, Somad Ditolak 5 Negara"

Oleh: Supriyanto Martosuwito

Singapura bukan satu-satunya negara yang melarang Abdul Somad berkunjung. Pendakwah dengan nama inisial UAS juga ditolak empat (4) negara lainnya, yaitu Hong Kong, Timur Leste, Inggris dan Belanda.

Dengan reputasi seperti itu, Pemerintah Indonesia seharusnya menempatkannya sebagai figur yang layak diwaspadai. Bukan “warga terhormat” sebagaimana celotehan politisi asbun, Fadli Zon. Dalam hal ini salut untuk ketegasan otoritas Singapura.

Sebagai catatan, di tahun 2017 UAS pernah ditolak pemerintah Hong Kong untuk memasuki wilayah mereka. UAS saat itu dikabarkan ingin menggelar dakwah untuk TKI Hong Kong. Pihak Hong Kong menyatakan, mereka memiliki hak penuh terkait larangan UAS berkunjung.

Sebelumnya, UAS juga pernah ditolak untuk berkunjung ke Timor Leste. Imigrasi Timor Leste menghadang kunjungan UAS lantaran diduga terlibat aksi terorisme.

Selain itu, UAS ternyata juga pernah dilarang masuk di sejumlah negara di Eropa. Salah satunya adalah Belanda. Saat itu UAS hendak pergi ke Belanda via Swiss. Pihak Imigrasi Swiss tak mengizinkan lantaran paspor UAS disebut tak memiliki akses masuk ke negara tersebut.

UAS kemudian dideportasi via Thailand. Peristiwa itu terjadi di tahun 2019.

Di tahun yang sama, UAS ternyata juga ditolak memasuki Jerman. Lagi-lagi UAS tak diberi penjelasan terkait larangan Jerman terhadap kunjungannya.
UAS juga pernah bermasalah saat berkunjung ke Inggris. Diketahui, dokumen UAS mengalami masalah saat petugas imigrasi Inggris melakukan pemeriksaan.

Terbaru, ICA (Immigration & Checkpoints Authority) selaku Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura menolak masuk (denied entry) kedatangan UAS dan enam orang yang serombongan dengannya, dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke Singapura.

Ministry of Home Affairs (MHA) Singapore alias Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan, UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin (16/5/2022) dari Batam bersama enam orang lainnya. Setelah tiba, UAS diwawancarai lalu dia bersama rombongannya ditolak masuk Singapura. Setelah itu UAS diminta kembali ke Batam di hari yang sama.

Tujuh orang tersebut langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba kembali di TPI Batam Center pada pukul 18.10. Adapun alasan dan keputusan penolakan ketujuh orang tersebut menjadi wewenang penuh dari otoritas imigrasi Singapura.

“Alasan kenapa otoritas imigrasi Singapura menolak mereka itu sepenuhnya kewenangan dari Singapura, yang tidak bisa kita intervensi,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Noer Saleh.

“Penolakan masuk kepada Warga Negara Asing oleh otoritas imigrasi suatu negara merupakan hal yang lazim dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi.

MATERI CERAMAH EKSTRIM, UAS DITOLAK LIMA NEGARA – Sebelum menjadi bola salju yang merusak hubungan dua negara, mengerahkan demo berjilid jilid ke kedutaan sembari menyalahkan Presiden Jokowi, Pemerintah Singapura melalui Kementerian Dalam Negeri (MHA – Ministry of Home Affairs) akhirnya memaparkan alasan menolak masuknya Ustaz Abdul Somad (UAS).

Blak blakan, dalam pernyataan yang dirilis Selasa (17/5/2022), MHA menjelaskan perihal penolakan UAS dan rombongannya – lantaran materi ceramahnya yang dinilai ekstrem.

“Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan, yang tidak bisa diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura,” bunyi pernyataan MHA.

MHA mencontohkan ceramah UAS yang menyinggung bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai tindakan ‘syahid’. Juga soal pernyataan UAS yang menyinggung agama lain, seperti Kristen, serta menyebut non-Muslim sebagai “kafir”.

“Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan perpecahan. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura,” demikian pernyataan MHA.

Selain itu, MHA juga menyebut UAS berusaha memasuki Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial.

Apa yang dikhawatirkan oleh Singapura sepenuhnya bisa dipahami. Kecemasan yang sama dirasakan di Indonesia. Perbedaannya Singapura tegas, sedangkan pihak berwenang Indonesia lembek.

Sebagai negara berdaulat, Singapura berhak menerima dan menolak kedatangan warga negara asing, terkait dengan keamanan nasional mereka. Hak yang sama dimiliki Indonesia dan negara yang berdaulat lainnya.

NOT TO LAND NOTICE – Abdul Somad sendiri mengaku dideportasi. Namun pihak Singapura menjelaskan yang bersangkutan dinyatakan not to land. Apa itu?Ditolak masuk!

‘Not to Land’ adalah penolakan untuk masuk di batas negara atau penolakan masuk seketika di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di sebuah negara. Aturan Not to Land ini merupakan sebuah bentuk penegakan hukum yang diberlakukan di beberapa negara yang bersifat administrasi negara.
Warga Negara Asing (WNA) yang dinilai melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi seperti Not to Land Notice, Deportasi, kurungan badan dan membayar denda.

Apabila WNA dikenakan ‘Not to Land’ notice, maka akan langsung dikembalikan ke negara bersangkutan pada pemberangkatan pertama menuju negara pemberangkatan.
WNA yang dikenakan ‘Not to Land’ notice harus menunggu di ruang detensi yang ada di tempat pemeriksaan keimigrasian (TPI), sebelum dikembalikan ke negeri asal.

Selain Abdul Somad, eks panglima TNI Gatot Nurmantyo juga pernah ditolak saat hendak masuk ke Amerika Serikat. Meski telah mengantongi visa, pihak imigrasi tak kunjung memberikan alasan pasti penolakan tersebut.
Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Singapura Ratna Lestari juga turut menjelaskan bahwa menolak orang asing masuk adalah kedaulatan suatu negara.

“Karena izin masuknya orang asing ke suatu negara memang kedaulatan masing-masing negara” terang Ratna, Selasa (17/5/2022).
Ratna juga memaparkan bahwa Indonesia juga kerap melakukan hal serupa. “Kami paham soal itu, karena kami sering menolak warga negara asing masuk ke Indonesia dengan beberapa kriteria yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia,” lanjutnya.
(Sumber: Facebook Supriyanto M)




Berita Lainnya

Truk Tangki BBM Terjun Bebas Menimpa Rumah Warga

30/06/2022 21:20 - Rahman Hasibuan
Kemukakan Pendapat


BOLA