Friday, 01 Jul 2022
Temukan Kami di :
Nasional

Hari Ini Petani Sawit Akan Demo Besar-besaran, Ini Tuntutannya

Lukman Salasi - 17/05/2022 09:26 Ilustrasi

BeritaCenter.COM – Hari ini para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan aksi besar-besaran. Apa yang dilakukan petani sawit sebagai aksi keperihatinan. Aksi akan melibatkan para petani sawit di 22 provinsi di Indonesia.

Aksi dilakukan akibat kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit. 

Petani kelapa sawit mengeluh tangki tandan buah segar (TBS) di pabrik kelapa sawit (PKS) sudah terisi penuh. Melimpahnya pasokan TBS juga menyebabkan harga jatuh.

Aksi akan dilakukan mulai pukul 09.00-12.00 WIB di Kantor Kemenko Perekonomian, Patung Kuda dan Istana Negara.

"Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami," kata Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung dalam keterangan resminya dikutip BeritaCenter, Selasa 17 Mei 2022.

Menurut Gulat ada sekitar 250 petani sawit yang akan terlibat dalam aksi hari ini. Mereka merupakan anggota dai Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota.

Dalam aksi tersebut, para petani akan menyampaikan lima pesan atau tuntutan kepada pemerintah. 

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).




Berita Lainnya

TOP! Polri Raih WTP 9 Kali Berturut-Turut

29/06/2022 15:46 - Lukman Salasi
Kemukakan Pendapat


BOLA