Monday, 27 Sep 2021
Temukan Kami di :
News

Kapolri soal 3 Inisiden di Kunker Jokowi : Minta Jajaran Lebih Humanis Sikapi Aspirasi Warga

Aisyah Isyana - 16/09/2021 00:11

Beritacenter.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti terjadinya 3 inisiden saat kunjungan Jokowi ke daerah. Listyo Sigit memerintahkan jajarannya agar dapat menyikapi penyampaian aspirasi masyarkat secara humanis.

"Saya mau menyampaikan arahan Pak Kapolri berkaitan dengan adanya beberapa kejadian saat kunjungan Presiden RI ke berbagai wilayah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Baca juga :

Argo menjelaskan soal terjadinya beberapa insiden penyampaian aspirasi masyarkat dalam beberapa hari kebelakang. Salah satunya terjadi saat Presiden Jokowi berkunjug ke Waduk Sekampung.

"Jadi ada beberapa kejadian seperti di Lampung saat Presiden melakukan kunjungan peresmian waduk Sekampung di Peringsewu pada 2 September 2021. Terdapat beberapa simpatisan eks ormas FPI atau alumni 212 di lampung yang akan memasang spanduk atau poster," ucap Argo.

Tak hanya itu, insiden serupa juga terjadi pada 7 September 2021. Saat Presiden Jokowi berkunjung ke Blitar, tiba-tiba ada masyarakat yang membentangkan poster.

"Kemudian yang kedua pada tanggal 7 September 2021 pada saat Presiden RI melaksanakan kunjungan di Kota Blitar ada seseorang yang tiba-tiba berdiri membentangkan poster persis ke arah Presiden sedang melintas," ujarnya.

Sementara insiden ketiga terjadi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kota Solo. Kala itu, ada juga mahasiswa yang membentangkan poster. Ada sebanyak 10 mahasiswa yang membawa spanduk dan poster.

"Kemudian pada 13 September terjadi saat Presiden RI melakukan kunjungan kerja di kompleks UNS dan terdapat 10 mahasiswa yang bawa spanduk dan poster," tuturnya.

Pasca terjadinya insiden itu, Argo menyebut aragab Kapolri meminta agar jajaran dapat lebih humanis dalam menyikapi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarkat.Terlebih, dia menyebut penyampaian pendapat juga telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

"Jadi kalau kaitannya dengan berekspresi atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah diatur di UU No 9 di Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, maka ada beberapa kejadian di beberapa wilayah yang tadi saya sampaikan sesuai dengan telegram bapak kapolri ke jajaran yang dengan nomor STR 862/IX.3/2021 tanggal 15 Sept 2021 hari ini. Berkaitan hal tersebut agar tidak terulang kembali disampaikan kembali disampaikan ke Polda seluruh Indonesia untuk perhatikan pedoman yang diarahkan Kapolri," jelasnya.

Adapun beberapa poin arahan Kapolri meminta agar pihak kepolisian lebih humanis, yakni :

1. Bahwa setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

2. Apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk sampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan UU, maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

3. Untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik sehingga misal ada kegiatan misal dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok masyarakat yang akan sampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi itu dapat tersampaikannya dan dapat dikelola dengan baik.

4. Apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Secara humanis kita sampaikan agar masyarakat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Semuanya kita kelola dan semuanya kita kawal sehingga semua dapat berjalan baik dan lancar.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA