Friday, 30 Jul 2021
Temukan Kami di :
News

Pengamat Angkat Bicara Soal Satpol PP Jadi Penyidik : BERLEBIHAN !

Baharuddin Kamal - 22/07/2021 11:32 Pengamat tata kota sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

Beritacenter.COM - Pengamat tata kota sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah angkat bicara terkait kebijakan Pemprov DKI yang berikan wewenang Satpol PP menjadi penyidik pelanggaran Covid-19. Menurutnya, kebijakan itu sangat berlebihan.

"Itu gagasan yang istilahnya berlebih-lebihan," ujar Trubus, Kamis (22/7/2021).

Dia menilai, kebijakan itu akan berdampak di lapangan. Terlebih lagi, dengan tindakan arogan Satpol PP yang beberapa hari terakhir viral. Dampak lainnya adalah terkait pungutan liar (pungli).

"Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga dipersoalkan itu (arogansi). Jadi menurut saya, ya itu dampaknya diminimalkan, itu nanti takutnya pungli, wani piro? Nanti kontraproduktif di situ," jelas Trubus.

Dia menerangkan, proses Satpol PP menjadi penyidik tidaklah mudah. Jika dibandingkan, aparat kepolisian melalui proses pendidikan yang terbilang panjang, mulai cara mengidentifikasi kasus, penggeledahan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pengajuan ke kejaksaan.

"Itu kan panjang (prosesnya), Satpol PP itu tidak mungkin," tutur Trubus.

Trubus menyarankan Satpol PP tetap jadi penegak kerja. Namun sifatnya lebih humanis. "Satpol PP difungsikan penegak perda, tapi kaitannya dengan edukasi dengan advokasi. Jadi penekanannya ke sana, edukasi ke masyarakat, supaya tidak jualan di pinggir jalan, mengganggu orang jalan. Kemudian membimbing masyarakat untuk memahami perda/aturan, kemudian mensosialisasi aturan-aturan yang ada," jelasnya.

Jika kebijakan ini diterapkan, Trubus khawatir kabupaten dan kota lainnya akan menerapkan hal serupa.

"Nanti khawatirnya di Jakarta ada Satpol PP, mendenda-menilang, nanti kita ke Bandung ada Satpol PP yang menilang dan mendenda. Kan repot," tambahnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA