Wednesday, 22 Sep 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Bahaya Doktrin Intoleransi di Sekolah

Indah Pratiwi - 25/06/2021 18:30

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembar, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, diacak-acak 10 orang siswa SD pada Rabu (16/6). Nisan makam tersebut dirusak dengan cara dipukul sampai patah. Perbincangan soal intoleransi pun mulai mengemuka. Hal ini tentu saja disebabkan karena makam yang dirusak merupakan makam umat Kristiani. Terlebih, siswa SD tersebut berasal dari sekolah keagamaan di sekitar lingkungan makam.

Insiden kenakalan siswa tersebut juga membuat geram Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Ia menegaskan bahwa ada unsur SARA dalam motif perusakan tersebut dan akan menutup sekolah, apalagi lembaga tersebut tidak memiliki izin. Alih-alih sekolah yang seharusnya menanamkan benih toleransi, kebersamaan dan saling menghargai, justru dikotori dengan doktrin intoleransi yang salah kaprah.

Kasus doktrin intoleransi di sekolah memang bukan kali pertama saja. Sebelumnya, kasus pengunduran diri seorang guru PNS di SMPN 1 Subang viral di media sosial. hal tersebut lantaran sang guru yang tergabung dengan keompok HTI. Bahkan tidak hanya dirinya, tapi banyak juga guru lain yang tergabung dengan ormas tersebut. Tentunya ini menunjukkan fakta yang tak tampak di muka bahwa paham-paham intoleran dan radikal sudah menyusup di institusi yang paling vital, yaitu sekolah.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta (2016) merilis hasil riset yang menunjukkan, banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan menengah cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tak toleran terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun non-Islam.

Mayoritas guru PAI tersebut menolak kepemimpinan non-muslim. Persentase penolakan mereka terhadap orang di luar Islam memegang jabatan publik sangat tinggi. Misalnya pada tingkatan kepala daerah sebesar 89 persen, kepala sekolah 87 persen, dan kepala dinas 80 persen. Mayoritas mereka (81 persen) juga tidak bersedia memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya.

Data itu meskipun tidak bermaksud untuk mengeneralisir, tapi setidaknya mewakili pendapat publik di lokasi penelitian, yaitu 11 kabupaten dan kota dari 5 provinsi: Aceh Besar, Pidie, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Solo, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros dan Bulukumba.

Jika guru-gurunya saja mempunyai pemahaman yang demikian, maka dapat dipastikan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme justru bersemai sejak dini, ketika anak-anak belajar di bangku sekolah. Kenyataan ini diperkuat dengan penelitian lain, misalnya dilakukan Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) pada 2016. Menurut hasil riset ini, 10 % siswa SMA berpotensi radikal.


Penelitian Wahid Foundation bekerja sama dengan LSI (2016) dengan sebaran 1.520 siswa di 34 provinsi menyebutkan, 7,7 % siswa SMA bersedia melakukan tindakan radikal. Penelitian Setara Institut (2015) terhadap siswa SMA di Bandung dan Jakarta menyebutkan sebanyak 7,2 % setuju dan tahu dengan paham ISIS.


Hasil-hasil penelitian tersebut menyebutkan angka yang sama yakni di bawah kisaran 10% terhadap siswa SMA/SMK yang tergolong radikal. Meskipun persentasenya kecil, tetapi jika 10% dari jumlah siswa, maka menemukan jumlah yang banyak. Kurang adanya pendidikan toleransi dan pendidikan agama yang cenderung kepada doktrin dan simbol merupakan bagian yang melatarbelakangi intoleransi tersebut. Dengan kata lain, pendidikan agama yang dilakukan di sekolah-sekolah saat ini dinilai masih gagal.

Brenda Watson dalam Education and Belief (1987) pernah mengatakan, terdapat tiga sebab utama yang menjadikan gagalnya pembelajaran agama di sekolah-sekolah. Pertama, proses pendidikan yang diajarkan guru lebih mengarah kepada proses indoktrinasi sehingga pembelajaran agama diposisikan sebagai sesuatu yang bersifat absolut dan tak terbantahkan. Kedua, lebih menekankan pada pembelajaran agama yang bersifat normatif-informatif. Ketiga, kuatnya ideologi atau komitmen agama yang dianut oleh sang guru.

Ketiga penyebab di atas, disadari atau tidak, telah membuat pola pikir anak didik kurang terbuka. Pembelajaran yang normatif disusul dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tak terkontrol dapat membuat cara pikir satu arah sehingga anak didik tidak mau menerima masukan, dan bahkan perbedaan. Sebagai dampaknya, mereka pun akan menyetujui atau membenarkan aksi kekerasan untuk membela kelompok atau agamanya.


Melihat kenyataan di atas, maka dari itu terdapat dua titik rentan yang mudah disusupi di lingkungan sekolah; guru dan peserta didik. Para guru dan peserta didik harus memahami pentingnya keberagaman dan perbedaan. Ini karena menjaga dan melestarikan keberagaman dalam kebersamaan sangat efektif dimulai sejak dini, yakni dari sekolah.

Sekolah menjadi lembaga publik yang sangat tepat untuk menjelaskan apa makna dan pentingnya kemajemukan dan tenggang rasa antarsesama. Ini karena di sekolah pola pikir sekaligus pola interaksi anak yang tidak seragam (heterogen) itu mulai hadir dan terbentuk. Sekolah dengan demikian menjadi “ruang strategis” untuk membentuk mental bagi tumbuhnya watak keberagaman yang kuat.

Untuk itu, penguatan kompetensi guru dan siswa dalam memahami Islam yang moderat (wasathiyah) dan rahmatan lil alamin perlu dilakukan untuk menguatkan pendidikan toleransi di sekolah. Keberagamaan Islam yang sudah mengakar dengan tradisi Nusantara ini juga penting untuk dipahami oleh guru dan siswa, supaya mereka juga memahami bagaimana menjadi Muslim Indonesia yang baik.

Lingkungan sekolah harus mampu menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Terlepas dari sikap seseorang bersepakat atau tidak terhadap satu agama, ras, suku, dan golongan tertentu, gerakan apresiasi terhadap “yang lain” mutlak diimplementasikan.

Dengan demikian, adanya kasus perusakan makam umat Kristiani yang dilakukan siswa SD merupakan bagian dari doktrin intoleransi yang terjadi di sekolah. Kurangnya toleransi dalam ranah sosial akan berdampak serius karena akan menimbulkan sikap tidak menghargai yang lain. Kemajemukan yang sudah didesain Tuhan seharusnya dibarengi dengan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi pluralitas atas prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA