Saturday, 25 Sep 2021
Temukan Kami di :
Opini

PROFIL FARAH PUTERI NAHLIA "Yang Menentang Alutsista Prabowo"

Indah Pratiwi - 11/06/2021 17:00 Ditulis Oleh : Kuntum Teratai

FOKUS : Prabowo

Selain Connie Rahakundini Bakrie, seorang akademikus dan pengamat bidang militer yang lantang menentang keras rencana pengadaan alutsista Kemenhan yang nilainya fantastis hingga mencapai Rp 1760 trilyun yang rencananya akan dibiayai dari utang, ternyata ada juga dari sosok belia yang menentang.

Dia adalah Farah Puteri Nahlia, anggota DPR RI termuda yang lahir di Semarang, 2 Januari 1996 dari pasangan HM Fadil Imran dan Ina Adiati. Sang ayah adalah seorang Brigadir Jenderal Polisi yang lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, yang sejak 3 Februari 2017 sudah menjabat sebagai Dirtipid Siber Bareskrim Polri.

Sekolah di SD Al Kamal, Kebon Jeruk pada tahun 2000 hingga 2007, dan saat di bangku SMP, Farah sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya dengan menjadi Wakil Bendahara di OSIS. Lulus dari SMP Al Azhar Bumi Serpong Damai, Tangerang pada 2010. Lalu Farah melanjutkan studi ke Sinarmas World Academy (SWA).

Gelar D3-nya peroleh dari University Foundation Programme, David Game College London, dan menamatkan studi S1 dan S2 di bidang politik dan hubungan internasional di Royal Holloway, University of London, jurusan bidang politik dan hubungan internasional. Selama berkuliah, Farah terlibat aktif dalam beberapa organisasi seperti English Teaching Programme pada tahun 2011.

Tahun 2012, ia juga berpartisipasi dalam Habitat for Humanity Indonesia, sebuah LSM yang membantu pembangunan atau perbaikan rumah tinggal sehingga menjadi hunian yang layak, sederhana, dan terjangkau untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Farah pun pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Masa Studio pada tahun 2018. Selain itu Ia juga pernah menjalani masa magang di Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jendral Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama.

Setelah 6 tahun tinggal di luar negeri, Farah memilih untuk kembali ke Indonesia. Menurutnya percuma kalau ilmu yang telah ia dapat tidak diwujudkan untuk pembangunan dan keperluan tanah airnya. Karena Farah ini memang sosok yang sangat cinta dan peduli terhadap tanah airnya.

Hal ini dibuktikan ketika ia pernah membantu memulangkan TKW asal Subang yang bermasalah di luar negeri. TKW bernama Ibu Een itu sudah lama tidak digaji dan tidak dapat pulang dari negara tempat dia bekerja meskipun sudah beberapa kali berusaha.

Berkat koordinasi Farah dengan BPNTKI, akhirnya keinginan Ibu Een dapat tercapai.

Sejak saat itulah tergugah hati Farah untuk menjadi anggota dewan. Farah berkeinginan untuk memanfaatkan ilmunya ke dalam perancangan UU di bidang pertahanan dan keamanan, intelijen, dan informasi publik. Ia terutama tertarik dengan isu terkait hak-hak TKI karena di dapilnya banyak yang bekerja sebagai TKI.

Farah menyampaikan terkait program lima tahun kedepan, saat dirinya lolos menjadi anggota DPR, akan membentuk Paguyuban Neng Farah. Organisasi itu bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan dalam membangun Subang, Majalengka, dan Sumedang. Selain itu, Farah pun berencana melakukan pengembangan UMKM untuk mendorong ekonomi masyarakat kecil. Akan ada skill training memasak produk khas lokal, menjahit atau bimbel atau konsultasi gratis untuk para pelajar.

Farah menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Garut dan Tasikmalaya) dan berhasil mengantongi 113.263 suara. Sesuai latar belakang keilmuannya, Farah duduk sebagai anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Tentang Kebijakan Menhan Prabowo, Farah menentang rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto berutang Rp 1.760 triliun untuk pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih. Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Anggota DPR termuda periode 2019-2024 ini menilai, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpahankam) atau Alutsista dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang. Sebab, dalam pertahanan nasional perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

"Yang muda memang sudah saatnya bicara lebih kritis. Sekarang ditunggu yang lainnya kapan mau membahas hal ini agar tidak jadi polemik? Ini bukan semata-mata nilai 1760 triliun itu sangat besar yang besarannya sama dengan APBN 2020, yakni 1760 triliun juga. Tapi lebih dari itu bahwa TNI pun memang memerlukan peremajaan Alutsista."

Salam NKRI Gemilan




Berita Lainnya

HARU BERSAMA SEMESTA

24/09/2021 14:29 - Indah Pratiwi

Suroto Menampar Muka DPR, Oposisi dan Mahasiswa

24/09/2021 13:22 - Indah Pratiwi

Filosofi Dolane Kurang Adoh

24/09/2021 12:58 - Indah Pratiwi

LBP MENGGUGAT

24/09/2021 12:00 - Indah Pratiwi

Simulasi Pilpres 2024

24/09/2021 11:32 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA