Sunday, 20 Jun 2021
Temukan Kami di :
News

Tolak PPN Jasa Pendidikan, Dede Yusuf : Tak Bijaksana, Banyak Sekolah Kolaps

Apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana banyak sekolah yang kolaps dan megap-megap, terutama sekolah swasta di daerah daerah. Sangat tidak bijaksana jika fungsi pelayanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab negara pun dipajakin

Aisyah Isyana - 11/06/2021 09:28

Beritacenter.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, menolak keras wacana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Yusuf berharap pemerintah tak membuat pendidikan menjadi komersil.

"Kami tidak setuju dengan hal ini," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (10/6/2021) malam.

Baca juga :

Menurutnya, jika pemerintah menarik pajak pendidikan, maka sama saja dengan melegalkan sekolah menarik biaya dari orangtua. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah agar tidak membuat pendidikan menjadi komersil.

"Jangan jadikan pendidikan komersil. Karena dengan menarik pajak artinya melegalkan sekolah menarik biaya kepada orang tua," ucapnya.

Dede menilai pajak jasa pendidikan hanya akan menambah beban orangtua siswa. Selain itu, Dede juga menyinggung soal UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional menjamin pendidikan ditanggung pemerintah dan masyarakat.

"Itu makanya keluar dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," tutur Dede.

Ditengah pandemi COVID-19 saat ini, Dede menilai banyak sekolah yang mengalami kesulitan keuangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya turut bertanggung jawab membantu keuangan sekolah ditengah pandemi Corona.

"Apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana banyak sekolah yang kolaps dan megap-megap, terutama sekolah swasta di daerah daerah. Sangat tidak bijaksana jika fungsi pelayanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab negara pun dipajakin," jelas Dede.

Sekedar diketahui, dalam draf RUU revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat rencana pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A. Pasal itu akan menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tak dikenai PPN.

Adapun jasa pendidikan yang di maksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga Bimbel.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA