Sunday, 13 Jun 2021
Temukan Kami di :
News

PPP soal PPN 12% : Bukannya Jadi Stimulus, Dikhawatirkan Malah Menjerat Rakyat

Sejauh ini, untuk pemulihan ekonomi memang harus merangsang stimulus. Karena kalau di era pandemi diberlakukan kenaikan PPN, dikhawatirkan tidak tepat karena, bukan menjadi stimulus, malah menjerat

Aisyah Isyana - 10/06/2021 12:30

Beritacenter.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara soal rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, termasuk opsi mengenakan pajak sembako 1%. PPP menyebut PPN 12% dikhawatirkan hanya akan memberatkan rakyat.

"Itu kan baru draf di RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Makanya, sebelum draf RUU diajukan ke DPR, sebaiknya dirapikan dulu mengingat hal tersebut memberatkan masyarakat. Ini juga mengesankan pemerintah tidak ada cara lain untuk menggenjot di sektor pajak," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis (10/6/2021).

Baca juga :

Awiek menilai, perekonomian masyarkat terpantau masih lesu ditengah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, rencana PPN 12% dikhawatirkan hanya akan menjerat rakayat, bukannya membantu stimulus ekonomi.

"Terlebih saat ini era pandemi, ekonomi lagi lesu. Masyarakat mengalami kesusahan dalam penghasilan. Sejauh ini, untuk pemulihan ekonomi memang harus merangsang stimulus. Karena kalau di era pandemi diberlakukan kenaikan PPN, dikhawatirkan tidak tepat karena, bukan menjadi stimulus, malah menjerat," katanya.

Sekedar diketahui, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari awalnya 10% menjadi 12%. Adapun rencana menaikkan tarif PPN itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebagaiama dilihat dalam draf itu, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan tarif PPN adalah 12 persen. "Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA