Sunday, 13 Jun 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Jokowi Lantik Dewan Pengawas RRI Pendukung ISIS?

Indah Pratiwi - 07/06/2021 19:00 Penulis: Ninoy Karundeng

Kegilaan RRI makin menjadi. Dalam editorial RRI terpampang tentang bom bunuh diri. Bukannya mengecam, malah disebut hanya menyusahkan keluarga. Disebutkan di situ oleh Widhie Kurniawan indikasi menyetujui serangan teroris yang boleh dilakukan oleh orang dewasa, yang sudah baligh, yang sudah paham arti bom bunuh diri. Edan bener ini RRI.

Bom bunuh diri adalah aksi terorisme. RRI sebagai lembaga penyiaran publik malah membolehkan bom bunuh diri. Kegilaan yang tak pernah terbayangkan. Ini sejalan dengan PKS yang selalu menyalahkan BIN, Bais, aparat kepolisian setiap terjadi serangan teroris.

PKS, teroris FPI, FUI, tidak akan mengecam aksi serangan teroris. Yang dikecam selalu aparat. Ini dipraktikkan oleh kaki tangan PKS – Widhie Kurniawan yang nota bene pelaksana kerja Mohammad Kurniawan.

Bola panas dilemparkan DPR ke muka Presiden Jokowi. Di tengah upaya melawan radikalisme, intoleransi, terorisme – dan upaya mencari benteng bagi Jokowi pasca 2024 – DPR memilih bekas Direktur Utama RRI Mohammad Rohanudin menjadi Dewan Pengawas RRI. Jokowi dijebak untuk merangkul gerakan radikal dan pendukung teroris FPI dan corong PKS.

Bola neraka untuk melantik Dewan Pengawas Muhammad Rohanudin kini di pelukan Jokowi. Publik ingin menonton sikap Jokowi. Yang tentu berdampak pada komitmen Jokowi yang ditelikung di sana-sini.

Jokowi gagal menolak pembisik Istana yang melarang Jokowi untuk mengucapkan duka atas pemenggalan kepala 4 petani oleh teroris Poso. Kini publik menunggu dengan berdebar fakta-fakta radikalisme anti Pancasila yang terjadi di RRI.

Sebagai lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh APBN, justru menjadi sarang pendukung teroris FPI dan oposan berideologi Ikhawanul Muslimin PKS. Akankah Jokowi abaikan? Padahal Jokowi bisa menolak dan mengembalikan surat permintaan DPR untuk melantik Mohammad Rohanudin.

Media massa memaparkan fakta. Mohammad Rohanudin jadi antek PKS dan FPI telah dibongkar. RRI dikuasai oleh PKS dan kaum radikal. RRI menjadi alat propaganda, alat proxy untuk membela kepentingan pentolan PKS Jazuli Juweni. Semua dengan data dan fakta.

Namun DPR yang dikuasai lobby PKS membuat setting: musyawarah untuk menyepakati Mohammad Rohanudin jadi Ketua Dewan Pengawas RRI. Voting dihindari oleh PKS untuk menggolkan agenda politik di RRI.

Mohammad Rohanudin tetap akan lestari bekerja sama dengan Widhie Kurniawan, kepala pemberitaan yang jelas jejaknya adalah orang PKS. Untuk melancarkan agenda PKS dan kaum radikal.

Peringatan Moeldoko, pernyataan Jokow, kekhawatiran akan infiltrasi dan subsversi ke BUMN makin nyata. Maraknya radikalisme, intoleransi, dan teroris di dalamnya bukan isapan jempol. Krakatau Steel, Pertaminan, PLN, dan seabrek BUMN adalah sarang radikalisme. Sungguh mengkhawatirkan.

Karena posisi penyebaran informasi seperti Kominfo, RRI, dan banyak BUMN ada dalam genggaman kaum radikal, intoleran, bahkan pendukung terorisme seperti RRI – yang menyumbang untuk teroris ISIS di Suriah lewat ACT.

Kini, Jokowi sedang diuji, setelah membela Novel Baswedan. Mampukah dan beranikah Jokowi untuk mengembalikan surat DPR terkait Mohammad Rohanudin untuk tidak dilantik menjadi Dewan Pengawas? Ataukah Jokowi kembali akan bertekuk lutut ditelikung oleh PKS dan kaum pembisik di Istana? Karena NKRI menjadi taruhan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA