Wednesday, 22 Sep 2021
Temukan Kami di :
Opini

KITA HARUS BERSAMA JOKOWI MELAWAN POLITICAL MAINSTREAM YANG TERUS MERONGRONG INDONESIA

Indah Pratiwi Budi - 24/05/2021 16:00 Oleh: Tito Gatsu

Pada hakekatnya para political Mainstream di Indonesia memang sudah dalam Kondisi yang sangat memuakkan , siapa saja mereka ? Siapa lagi selain orang -orang yang tidak pernah kenyang dan selalu merongrong Negara dan menghalalkan Berbagai macam cara , mengelabui rakyat dengan menghalalkan Berbagai cara termasuk politik Identitas dan Agama. Seperti masalah Palestina mereka begitu getol dan bersemangat karena inilah sarana untuk memecah belah rakyat dan membangkitkan separatisme , yaitu memicu anti keberagaman terutama atas nama agama atau kemanusiaan tanpa melihat realita.

Kita bisa lihat dalam kasus bela Palestina saja banyak pengamat pendukung Jokowi yang tidak mau melihat obyektivitas bahkan menantang untuk unfollow jika tidak Bela Palestina , menyedihkan kemanusiaan di Indonesia hanya dimulai dari pendapat apokaliptik atau wahyu Illahi yang kata Bung Rocky Gerung fiktif (tapi sekarang mungkin terpaksa ikut bela-bela Palestina atau bela-bela Islam , maklum agamanya Cendana dan menyembah donasi).

Definisi Political mainstream , menurut Harper Collins LLC sebuah lembaga kajian pers terbesar di Dunia adalah :

Political adalah tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian dan penggunaan kekuasaan di suatu negara atau masyarakat.

Mainstream adalah Orang, aktivitas, atau ide yang menjadi bagian dari arus utama dianggap sebagai yang paling tipikal, normal, dan konvensional karena mereka termasuk dalam kelompok atau sistem yang sama seperti kebanyakan orang lain dari jenisnya.

Jadi Political mainstream di Indonesia adalah sebuah kegiatan politik yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh kelompok politisi dan menjadi arus Utama yang sudah menjadi budaya diantara para politisi bisa saja hal ini menyimpang tapi sudah menjadi kebiasaan yang membudaya seperti KKN dan politik transaksional bahkan mempertahankan Fasisme untuk mengelabui demokrasi dan kedaulatan rakyat .

Sedangkan anti mainstream dalam politik di Indonesia adalah sebuah tindakan yang bertentangan dari political mainstream tersebut.

Baiklah saya mengambil pendapat simpel saja bahwa Political mainstream di Indonesia adalah kompromi politik yang sudah menjadi arus Utama untuk mempertahankan kedaulatan ditangan politisi (anti demokrasi) sedangkan anti mainstream berusaha menjalankan politik demokrasi atau menjadikan rakyat Indonesia berdaulat (demokrasi).

Bagaimana sejarah Political Mainstream di Indonesia ?

Tidaklah terlalu mengherankan ketika hoax dan fitnah menyerang seseorang yang beseberangan dengan generasi penerus Orde Baru atau makian-makian yang jauh dari etika yang disematkan pada yang berbeda pendapat , kemudian juga cara kekerasan dengan pengkroyokan serta sifat emosional yang mudah meledak karena Itulah yang diwariskan Suharto dan Orde Baru , bagaimana Kita bisa menampilkan Generasi yang berbudi luhur jika dibangun dari kebohongan dan kejahatan kemanusiaan ?

Akhirnya munculah Generasi bodoh , buta politik , pendebat yang tanpa pernah mengakui kesalahannya seperti juga saat jatuhnya Suharto pada Tahun 1998 seperti runtuhnya sebuah piramida yang kelihatannya kuat namun dibangun dengan tiang -tiang yang rapuh Karena kelihatan kokoh dari luar hanya sebagai tampilan saja.

Tanpa Pernah disadari kehidupan Generasi muda Indonesia menjadi Generasi yang manja, mudah mengeluh, menyalahkan orang lain takut untuk bicara kebenaran , tak perduli politik hal itu tampak jelas dengan hilangnya kepribadian dan cara berpikir yang maju terutama dalam hal politik di negara kita. Bagaimana generasi muda pada Masa Orde Baru menjadi Generasi apatis , setiap saat Kita dicekoki oleh penataran P4 yang merupakan program cuci otak rezim Orba bahkan dimasukan dalam Garis Besar Haluan Negara.

Seorang yang tidak Pancasilais versi Orde Baru bisa diartikan tak sepaham dengan pemerintah saat Itu tak akan bisa menjadi apa-apa bahkan bisa dicap PKI dan subversib yang artinya penjara dan represi harus dihadapi. Dari mulai bangku sekolah , masuk perguruan tinggi hingga mendapatkan pekerjaan Kita terus dicekoki dengan program Itu secara bertahap bahkan disetiap prajabatan ketika seseorang akan menghadapi posisi Baru ditempat pekerjaannya .

Padahal isinyapun hanya doktrin anti komunis agar patuh kepada penguasa , menelan bulat-bulat sejarah yang dibuat pemerintah, menerima bahwa politik yang terbaik adalah demokrasi Pancasila, Komunisme adalah ajaran anti Tuhan dan haram hukumnya serta cerita tentang PKI yang melakukan pengkhianatan kepada Pancasila dan Pak Harto muncul sebagai penyelamat Negara dalam semua hal dan sebagainya.

Buku-buku mengenai Politik bahkan roman saja disortir karena bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat buku karya satrawan kiri seperti Bumi Manusia karya Pramudya Ananta Toer yang baru-baru ini difilmkan saja dilarang dan tak sedikit media yang dibredel bila beritanya dianggap mengganggu stabilitas Nasional.

Itu karena doktrin yang sekian lama ditanamkan Orde Baru menjadi satu-satunya doktrin yang benar dan satu-satunya ideologi jadi menganggap faham yang lain salah . Jika Kita punya pemikiran yang menyinggung ideologi nasionalis yang lain , misalnya Ideologi sosial atau kekaguman kepada nasionalisme Sukarno jangan heran bila langsung diserang dengan cap PKI.

Setelah Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 , slogan anti komunis sudah tidak relevan lagi karena Uni Soviet sudah lama bubar dan perang dingin antara AS-Soviet Sudah selesai apalagi China Sudah mulai berubah menjadi Negara kapitalis para Generasi penerus Soeharto pun berusaha mempertahankan kekuasaan dengan sistim politik yang berbeda menjadi sebuah negara demokrasi kemudian upaya-upaya melindungi sisa-sisa kekuasaan pun dilakukan karena mereka butuh ideologi untuk bisa mengawal agar Kejatuhan Suharto tidak menimbulkan revolusi maka dibentuklah Pam Swakarsa yang dimotori oleh Rizieq Shihab seorang yang punya kemampuan untuk memobilisasi massa terutama massa Islam diluar NU dan Muhammadiyah.

Pada saat Itu Muhammadiyah relatif pro Orba karena dipimpin Amien Rais yang dekat dengan Soeharto pada periode 1990 -1993 bahkan Soeharto memberikan sambutan ketika Amien Rais terpilih kedua kalinya memimpin Muhammadiyah yang kemudian dilanjutkan oleh Dien Samsudin Mantan politikus Partai Golkar ketika Amien Rais mendirikan PAN, maka slogan anti komunis pun berubah ke slogan islam karena setiap usaha yang melampaui Undang-undang selalu membutuhkan alasan , misalnya pada saat Pak Harto membubarkan PKI dan menggulingkan Soekarno dimunculkan sentiman anti komunis. Begitu pula alasan untuk menyerang lawan politik yang sedang mulai bangkit kembali yaitu nasionalisme Sukarno melalui PDI-P sangat pas dilawan dengan Fasisme Islam.

Fasisme Islam bukan mengajarkan Islam secara benar tapi mereka menggunakan dalil-dalil islam sebagai alat pembenaran apapun tindakan mereka, misalnya menyerang lawan politik dan pihak yang bisa dianggap musuh mereka menggalang dukungan secara homogen atau kesamaan Identitas kemudian melakukan intimidasi dengan mendelarasikan diri bahwa mereka adalah kebenaran dan yang lain salah kemudian dianggap musuh.

Situasi ini membuat FPI Pimpinan Rizieq Shihab mulai bersinar karena selalu menjadi Mitra militer untuk menghadapi gerakan mahasiswa dan mengamankan Partai Golkar

Pada saat Tahun 1998 tuntutan rakyat yang Paling deras adalah mengajukan tuntutan untuk mengadili Soeharto dan keluarganya serta pembubaran Partai Golkar, FPI yang dibeking TNI sukses menjadi Ormas Islam militan hingga Berhadapan dengan mahasiswa karena TNI pada saat Itu yang Masih Pro Orde Baru membutuhkan proxy untuk menghadapi aksi masa menjadi sorotan Dunia Internasional dimana Indonesia sangat membutuhkan dukungan hutang dari IGGI dan IMF untuk mengatasi krisis terlebih isyu HAM menyangkut Peristiwa Gereja St Cruze di Timor Leste, peristiwa pembantaian 1965 dan Kerusuhan Mei 1998 menguat kembali .

Sebenarnya tujuan FPI menjadi Pam Swakarsa saat Itu adalah mengawal agar keluarga Soeharto Aman dari gejolak Masa dan tuntutan untuk dihukum serta mengamankan Sidang Istimewa yang dirasakan oleh Mahasiswa tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akhirnya hasil sidang Istimewa MPR memang banyak yang menghasilkan kekuatan generasi penerus Orde Baru tetap berkiprah diparlemen sehingga Politik dagang sapi atau Politik transaksional terbukti terus berjalan hingga hari ini dan kedaulatan ditangan rakyat terus dimanipulasi. Puncaknya adalah ketika Pilpres Tahun 2014 , mencapai klimaks pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Disini Kita bisa melihat korelasi antara para Politisi produk orde baru dengan FPI selalu seiring Sejalan apalagi ketika Jokowi muncul menjadi Presiden karena ada dua hal yang tidak disukai mereka terhadap Jokowi , pertama karena yang mengusung PDI-P kedua tidak mau diatur oleh Politik transaksional.

Kenapa mereka membenci PDI-P?

PDI-P adalah Partai yang mengimplementasikan ajaran Soekarno dan ideologi Pancasila serta UUD 45 secara murni dan konsekuen (Saya melihat dari platfom Partai dan sejarah bukan mengabaikan kondisi yang terjadi dilapangan).

Kita bisa melihat begitu kompaknya para oposisi dengan gerakan fasis islam yang dipelopori oleh FPI dalam setiap usaha menggoyang pemerintah, mereka sangat militan dan anti kritik karena untuk melawan Demokrasi memang dibutuhkan radikalisme dan Fasisme atau jika Kita mengkritik para pengagumnya yang akhir-akhir ini begitu gencar berlaku seolah-olah Pembela Islam kitapun akan dituduh Islam abangan atau Islam KTP bahkan Kafir.

Karena mereka merasa lebih Islam daripada islam Karena mengikuti Islam yang langsung diimpor dari Tanah Arab padahal itupun disalah gunakan.

Di samping mereka menanamkan pembentukan hegemoni kejahatan komunisme dan heroisme militer (bisa dibayangkan ketika Gatot Nurmantyo pada saat menjadi Panglima TNI , betapa bahayanya kedaulatan rakyat) juga cukup penting, dalam hal ini adalah pemuka agama. Maka direkrut dan dimunculkanlah para tokoh kharismatik yang punya basis massa dan berpihak kepada mereka untuk menanamkan gasis Islam kepada masyarakat.

Pemerintah Orde Baru juga menggunakan istilah-istilah kebudayaan untuk memecah belah anggota masyarakat, yakni dengan istilah ‘abangan’ islam KTP bagi para penganut agama Islam yang tergabung dalam Partai nasionalis yang dulu diwakili PNI sekarang PDIP juga NU sebagai Islam yang masih mengadopsi kebudayaan Indonesia dan yang ‘putih’ sebagai Muslim yang taat dan bersih atau Islam yang pro Orde Baru , mereka hanya menampilkan politik Identitas mereka tak perlu keluhuran akhlak yang penting pro mereka Itu sudah dianggap islam yang benar....Hmmm begitu mengerikannya kehidupan Agama islam, jika dikuasai mereka.

Bahkan mereka menyusupkan para Ulama yang pro kepada mereka kedalam MUI sehingga MUI mereka kuasai agar teecipta opini didalam masyarakat bahwa merekalah islam yang Paling benar.

Pemerintah Orde Baru membuat sebuah organisasi Islam cap pemerintah yang bernama MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Tujuannya adalah membuat pemetaan Islam agar sesuai dengan keinginan pemerintah mengendalikan Islam, sejak Itu banyak Fatwa yang beredar baik yang bertujuan politik maupun komersial seperti sertifikat halal.

MUI adalah permainan politik Orde Baru dalam waktu tertentu untuk mempermainkan gejolak Ormas Islam.

Ada hal yang sulit dilupakan oleh umat islam pada Generasi Orde Baru dimana pada Tahun 1985 Pemerintah menerbitkan kupon undian berhadiah yang tujuannya untuk membiayai bidang Olah raga dan indian ini Juga berhadiah dinamakan Porkas, ketika Itu semua organisasi Islam melarang terutama NU dan Muhammadiyah.

Begitu gencarnya permintaan fatwa tentang porkas ini, tetapi fatwa itu tak kunjung dikeluarkan. Malah sebaliknya, Ketua Komisi Fatwa MUI , Ibrohim Hosen mengeluarkan pernyataan bahwa undian Porkas bukan perjudian , dengan alasan antara pembeli kupon dan penyelenggaranya tidak berada dalam satu majlis dalam satu waktu.

Meskipun pernyataannya itu disertai pernyataan bahwa pendapatnya itu adalah pendapat pribadi , tetapi kedudukannya sebagai ketua komisi fatwa menyebabkan masyarakat menganggapnya sebagai pendapat dan fatwa MUI. (Acehtrend 12 2018)

Walaupun pada akhirnya keluar fatwa dan Porkas dilarang , tapi pemerintah sudah mendapatkan sumber keuangan dari Porkas . Sebuah konsep efektif untuk melegalkan tindakan Haram apabila dibutuhkan dalam suatu waktu.

Begitu juga langkah Orde Baru dalam menerapkan azas Tunggal Pancasila dengan menindas umat islam di Indonesia MUI sama sekali tidak ada perannya kecuali melegalkan semua tindakan pemerintah.

Bahkan pada masa reformasi MUI digunakan oleh para politisi dan pengikut Orde Baru untuk berpolitik praktis (bahkan sukses menjadikan ketuanya menjadi Wakil Presiden) walaupun pada akhirnya Kita tau Itu kecerdasan Jokowi pada akhirnya bisa menjadikan. Ma'ruf Amin menjadi wakil Presiden.

MUI kerap memberi fatwa Haram untuk lawan politik dan mengimpor faham yang bersebrangan dengan Islam yang mengadopsi budaya Indonesia , seperti HTI dan Islam dari tanah Arab yang menolak budaya nasional tak lain hanya bertujuan membentuk opini bahwa Orde Baru selalu benar dan menutupi sejarah kebohongannya.

Generasi muda sekarang hanya tau bahwa PKI itu jahat tak beragama kemudian amoral kemudian referensi keyakinan beragama pun berubah total Karena ada stigma Islam abangan atau Islam KTP dan Islam putih yang hanya merupakan teori konspirasi politik Identitas.

Pada Masa Orde Baru orang Indonesia dibuat buta untuk berpolitik , dilarang berkeyakinan dengan pendapat sendiri dan dilarang berpikir secara bebas.

Hal ini berkaitan dengan Genosida Orde Baru dengan pembrangusan semua cara berpikir Nasionalisme ala Bung Karno dan menghambat kecerdasan masyarakat . Padahal Generasi yang maju adalah Generasi yang terbuka dan mau belajar terhadap semua hal bukan diharamkan untuk maju karena persaingan dalam era milenial ini adalah berpikir luas dan faham geopolitk dan geostrategis karena sudah tidak ada lagi batas antara Negara karena bisa ditembus oleh teknologi informasi yang ada dalam genggaman setiap orang.

Akhirnya Generasi muda adalah Generasi yang mudah dikendalikan dan menjadi alat politik para politikus warisan Orde Baru dan politik transaksional atau politik dagang sapi menjadi political Mainstream atau norma yang dilakukan dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Jadi sesuatu hal yang mainstream belum tentu baik dan bahkan banyak melakukan penyimpangan dari Konstitusi dan ideologi Pancasila bahkan mereka pertahankan untuk menjaga estafet kekuasaan agar Tetap dilingkaran mereka saja sejak Orde Baru dan reformasi.

Munculnya Jokowi adalah sebuah hal yang diluar perkiraan para political mainstream di Indonesia karena dia muncul diluar dugaan semua politisi yang biasa menjadi pengatur irama perpolitikan di Indonesia dia muncul bukan dari unsur Partai dia muncul tiba-tiba hanya dua tahun Setelah kemunculannya yang tiba-tiba tanpa diduga para politisi dan banyak orang menjadi Gubernur DKI lalu 2 tahun kemudian tanpa diduga pula menjadi Presiden. Saya melihat sepertinya rakyat Indonesia sudah jenuh dengan political Mainstream, rakyat Indonesia Ingin perubahan dan selama bertahun-tahun merasa tidak berdaulat karena tak pernah punya pilihan lain baik figur maupun Kebijakan pemerintah walaupun " kelihatannya" demokratis tapi jauh dari kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sebuah pemerintahan demokrasi.

Di era Jokowi terbukti banyak perubahan terutama dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan rakyat merasa lebih berdaulat. Pada era sebelumnya Kita tak pernah merasakan euforia dan antusiasme yang begitu tinggi dari mulai Pemilu hingga menanggapi setiap tingkah laku para politisi dan Pejabat Negara dan sekarang semua menjadi merasa punya hak untuk mengatur Negara , contoh yang paling sederhana ketika Rizieq Shihab dan Munarman (sang Bos FPI dan teroris) ketika dibela mati-matian oleh para political Mainstream termasuk Fadli Zon dan Amin Rais yang terus memblow up isyu Agama , masyarakat dan para netizen tidak diam menangkal kebohongan dan penipuan mereka dalam merusak demokrasi , mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 , inilah bukti jika rakyat merasa lebih berdaulat ketika Jokowi menjadi Presiden dan langkah-langkah para politisi oposisi selalu terbaca, inilah tanda bahwa rakyat sudah mulai berdaulat. Perubahan luar biasa selama 5 dekade pemerintahan dari mulai Soeharto berkuasa hingga reformasi rakyat baru merasa punya kedaulatan dan yang patut Kita apresiasi adalah bagaimana Jokowi bisa mengembalikan fungsi TNI dan Polri menjadi penjaga Negara dan kedaulatan rakyat.

Agenda mengembalikan politik kepada kedaulatan rakyat yang dilakukan Jokowi belum usai terutama melawan arus dengan menghadapi Political Mainstream di Indonesia mari Kita dukung terus upaya tersebut, Don't Let Jokowi Walk Alone , lawan Political Mainstream !!!

Salam Kedaulatan Rakyat




Berita Lainnya

Perkataan Pak Dudung Tidak Salah

22/09/2021 10:45 - Indah Pratiwi

SELAMAT JALAN BEGAWAN

21/09/2021 12:22 - Indah Pratiwi

JADI BEDEBAH ITU INDAH

21/09/2021 12:17 - Indah Pratiwi

Aktivis HAM Diam Saat Nakes Dilecehkan KKB

21/09/2021 09:54 - Indah Pratiwi

Joko Widodo Makin Bertaring

21/09/2021 09:48 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA