Monday, 21 Jun 2021
Temukan Kami di :
Opini

Jelang Lebaran, Sri Mulyani Buru Utang Anak Cendana, Bakrie, Hasyim, Dkk!!!

Indah Pratiwi - 12/05/2021 08:10 Oleh: Niha Alif

Tak ada kata takut sama sekali dalam kamus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, srikandi ini tak sedikitpun gentar. Padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakrie, tapi ditangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan lumpur lapindo? Masih ingat perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmojo? Jelang lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka bahkan hingga ke liar negeri.

Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau lebaranpun masih saja dikejar untuk membayar utang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan dua kali gaii karena ada THR yang harus dibayar. Tapi, inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala. Karena sikap keras kepala srikandi satu ini.

Seperti diberitakan cnbcindonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), piutang oleh Bambang Trihatmodjo. Hingga utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakrie.

Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI hingga ke luar negeri.

Rio menjelaskan ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini, seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk satgas BLBI yang tertuang dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2021. Beleid ini menyebutkan bahwa satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien.

Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari enam macam tagihan, di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar Rp 101 triliun, properti bernilai lebih dari Rp 8 triliun, mata uang asing, hingga saham.

Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama. Seperti diberitakan bbc.com, ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad 'Bob' Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games XIX 1997, saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara.

Ayah Bambang Trihatmodjo, Soeharto, yang kala itu menjabat Presiden menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenkeu adalah sebesar Rp 50 miliar.

Terakhir adalah utang lapindo oleh Abu Rizal Bakrie. Seperti diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman.

Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda. Atau Lunas pada 2019 lalu.

Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ-16/MK.01/2015 mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil satu kali.

Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar dari total utang Rp 773,8 miliar.

Semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis, tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas. Bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka.

Selagi Sri Mulyani masih jadi Menkeu, selagi Jokowi masih jadi presiden. Kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu miskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya.

Begitulah kura-kura

Ditulis oleh : Roy Sandy




Berita Lainnya

Masyarakat Anti Fakta Covid-19

19/06/2021 17:30 - Indah Pratiwi

Sembako dan Pendidikan yang Dipajaki

19/06/2021 16:30 - Indah Pratiwi

Erik Tohir, Jagoan Milenial 2024

18/06/2021 18:00 - Indah Pratiwi

Ikhtiyar Hindari Covid

18/06/2021 16:10 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA