Sunday, 13 Jun 2021
Temukan Kami di :
Nasional

KEBUSUKAN PENYIDIK KPK DI BONGKAR WAKIL MENKUMHAM

Indah Pratiwi Budi - 11/05/2021 16:10

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, Hum, membongkar KEBUSUKAN KOMISIONER dan Penyidik KPK-RI.

Kebobrokan KPK-RI melengkapi bau busuk sebelum nya, dimana para karyawan dan Penyidik dikuasai Oleh Kelompok Thaliban geng NB dan Yudi Purnomo yang merupakan bagian dari 75 orang yang tidak lolos Test Wawasan Kebangsaan ( TWK) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ( BKN-RI) 18 Maret sampai 9 April 2021.

Dari Video Prof. Edward disebarkan pengguna Twitter "AnakKolong yang bagian kepada Ferdinand Hutahaean dan Febriansyah sang mantan Juru Bicara KPK, mulai heboh dibahas Jum'at 7 Mei 2021.

"Saya yakin Prof. Edward sangat bertanggungjawab atas pernyataan nya , tulis Cuit @ AnakKolong

Pukul 23.10 WIB, Jumat 7 Mei 2921 ,Cuit @ AnakKolong sudah tayang 6.774 kali.

"Pesan ini saya tujukan pada lelaki CENGENG Febriansyah & Begundal - begundal KPK-RI yang tak tulus TWK & dan masih berlagak seperti malaikat, " tutur Cuit _ AnakKolong

Dalam Prof. Edward mengungkapkan hakim - hakim Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) lebih takut kepada Penyidik KPK dibanding Menegakkan Kebenaran & Keadilan.

Hakim - hakim Tipikor itu lebih takut pada Komisi Yudisial daripada Penegakkan Kebenaran dan Keadilan.
Apalagi bila Penyidik dan Penuntut nya adalah dari Komosi Pemberantasan Korupsi, " ujar Prof. Edward.

Prof. Edward menyebut Pimpinan KPK dimasa lalu suka menelpon dan Mengintimidasi para Hakim Tipikor.

"Belum lagi Zaman KPK yang lalu yang mana Pimpinan KPK Suka sekali telefon lalu mengintimidasi Hakim, itu sering terjadi," tutur Prof. Edward.

Prof. Edward berani membeberkan siapa - siapa Orang Komisioner KPK yang suka menelpon dan Mengintimidasi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan," tegas Prof. Edward.

"Saya bisa tunjuk itu "Batang Hidungnya " siapa - siapa Komisioner KPK yang suka menelpon dan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan, " tegas Prof. Edward.

Prof. Edward menilai bahwa KPK itu sejatinya Seratus persen " TIDAK MURNI" menegakkan hukum karena banyak telah melakukan Intimidasi dan TEROR terhadap Hakim.

Sehingga memang Seratus persen dari KPK itu bukan Pure ( Murni) persoalan Hukum , tapi mereka hanya fokus intimidasi dan teror, apalagi bila Hakim memeriksa itu punya track record yang buruk, itu menjadi mangsa makanan yang Empuk ( Penyidik KPK ) untuk melakukan Intimidasi," tegas Prof. Edward.

Dan Juga Pegiat Media Sosial dan Pengamat Politik Denny Siregar mengatakan 75 Penyidik KPK yang tidak lulus memang harus sesegera mungkin di keluar kan dari KPK -RI karena sudah menjadi duri dalam daging.

" Sebanyak 75 orang yang tidak lulus TWK tidak sampai 10 persen dari 1.362 karyawan dan Penyidik KPK-RI, sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi aktifitas Internal.

Novel Baswedan dan Yudi Purnomo itu tidak lebih dari JONGOS di KPK-RI , tapi sudah menganggap dirinya Orang Yang Hebat ," ujar Denny S.

Menurut Denny S, tidak ada sana sekali prestasi yang menonjol dari KPK -RI sebagai Kontribusi dari NB dan YP dari Rp 15 triliun Anggaran yang sudah dikucurkan ke KPK-RI hanya mampu menyelamatkan Uang Negara sebesar Rp 3 Triliun saja.

NB dan YP selama ini hanya bisa dan sangat LIHAI membentuk Opini, dan bekerja sama,dengan Indonesian Corruption Watch ( ICW) dan Sejumlah Media untuk menutupi borok dan Kebobrokan di dalam tubuh KPK.

Satu lagi Pegiat Media Sosial dan pelaku Bisnis serta pengamat politik Erizeli Jely Bandaro dan Praktisi hukum, @petrus selestinus, mengatakan, bahwa Test Wawasan Kebangsaan ( TWK) di lingkungan KPK merupakan Konsekuensi logis Karyawan berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN) sehingga sebagai kewajiban menjalankan agenda politik Pemerintahan.

" Agenda Poltik Pemerintahan adalah Kesetiaan Terhadap Ideologi Negara Pancasila berlandaskan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, " kata Petrus Selestinus

Alih Status karyawan menjadi ASN , Sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) .
Selasa 4 Mei 2019, Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Judicial review UU Nomor 19 Tahun 2019 yang diajukan 13 orang diantara mantan Komisioner KPK.

"Kalau ternyata masih ada yang protes terhadap hasil TWK, ini Justru Patut Dipertanyakan Integritasnya terhadap Ideologi Pancasila. Sebelum Men Jadi ASN Seseorang memang harus terlebih dahulu menyatakan Kesetiaan nya terhadap Ideologi Pancasila," tegas Petrus Selestinus.

Dikatakan Petrus Selestinus, terhadap pertanyaan tertulis dari BKN-RI dan untuk di jawab tertulis pula secara tertutup dan diserahkan kepada BKN-RI DAN pertanyaan tersebut menyangkut tentang Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) dan MRS Serta Front Pembela Islam ( FPI) karena untuk mengetahui sampai sejauh mana kesetiaan Para Calon ASN terhadap Ideologi Pancasila.

Karena HTI & FPI menolak Ideologi Pancasila Untuk digantikan dengan Ideologi Khilafah.
HTI dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2017, dan berbagai berbagai bentuk Aktivitas FPI dilarang berdasarkan Surat keputusan Bersama ( SKB) 6 Menteri / Pejabat Tinggi Negara, Rabu 30 Desember 2020.

Erizely Bandaro mengatakan, TWK sebagai Asesmen seseorang layak atau tidak jadi ASN. Makanya test tersebut sangat penting sebagai Syarat menjadi seorang ASN. Memang TWK itu tidak diatur alam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Namun Keberadaan TWK itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, jadi kalau mau Jadi ASN ya harus melewati TWK,KALAU tidak mau TWK ya jangan jadi ASN.

Karena tidak mungkin 75 Penyidik KPK yang tidak lulus TWK, KALAU dalam jawaban tertulis nya menyatakan Setia terhadap Edeology Pancasila, " ujar Erizely Bandaro.

Yang dipermasalahkan oleh publik dan yang terutama anti Pemerintah menganggap TWK itu sangat politis, tapi mengapa dalam Test
itu katanya disebut ada pertanyaan berkaitan dengan Pegawai KPK terhadap program Pemerintah, bahkan ada pertanyaan yang menyinggung FPI yg telah resmi dilarang.

Ya memang kalau berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan pastilah politik. Saat anda jadi ASN saat itu anda bekerja sesuai agenda Politik Pemerintah artinya ya Pemerintah yang berkuasa," ujar Erizely Bandaro.

Jadi kalau ada yang bilang test itu sengaja untuk menyingkirkan orang yang dianggap hebat ya ukyeannnta ASN, bukan hanya menanggapi juga loyal kepada UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 5 Tahun 2014 dan UUD 45, hebat tapi Anti Ideologi Negara , ya Sorry saja, silah kan Untuk cari kerjaan lain," tegas EB.

Menurut EB pihak yang tidak menerima Hasil TWK silahkan mengajukan gugatan kepada MK, tidak ada masalah dan itu hak mereka.
Hasil nya ...?
MK menolak gugatan tersebut..
Ya pastilah di tolak.

Mengapa ..?
Tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan Pengawasan ASN Oleh Kepala Aparatur Sipil Negara dan Pengawasan yang dilakukan Oleh Dewan Pengawas karena keduanya saling melengkapi,"tegas EB.

Erizely Bandaro mengatakan, mau lapor ke Mahkamah Internasional...?
Monggo ini negara berdaulat dan setiap ASN harus patuh kepada Pemerintah, apa pun program Pemerintah ya harus dukung.

"Rakyat juga harus dukung.
Tidak suka ..?
Diam !
Kalau tidak bisa diam..?
Minggat aja dari NKRI. Toh Era globalisasi orang tidak paksa harus tinggal di negara nya.
Yang penting dimana pun berada harus bayar pajak, salah ya masuk penjara, " tegas Erizely Bandaro.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA