Wednesday, 28 Jul 2021
Temukan Kami di :
Opini

Paham Radikal di Lembaga Pemerintah

Indah Pratiwi - 07/05/2021 14:00 Oleh: Erizeli Bandaro

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, tidak lulusnya sejumlah pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang. KPK dikabarkan akan memecat 75 pegawainya, termasuk penyidik. Pemecatan ini merupakan buntut tes wawasan kebangsaan yang digelar lembaga tersebut. Tes ini merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN yang diatur dalam UU KPK.

Menurut saya tes wawasan kebangsaan (TWK) itu engga sulit. Mengapa? TKW dilakukan secara online. Jawaban TWK itu sudah beredar di internet. Artinya untuk lolos engga sulit. Makanya TWK itu diikuti oleh 1.351 yang lulus 1.274 orang. Artinya yang lulus lebih banyak. Nah mengapa sampai ada yang tidak lulus? Ini bukan karena mereka tidak tahu dengan benar jawabannya tetapi jawaban itu berkaitan dengan aqidah atau prinsip keyakinan beragama.

Tentu bagi mereka yang sudah terdokrin pemikiran radikal dalam beragama, jelas tidak berani menjawab yang bertentangan dengan keyakinannya. Tuduhan bahwa TWK itu rekayasa politik untuk menjatuhkan segelintir orang demi menghentikan kasus besar yang terkait dengan kader partai, jelas mengada ada. Karena semua tahu bahwa KPK itu tidak berkerja karena 1 orang tapi kolektif kolegial. Jadi hanya 5% petugas KPK dipecat. Tidak akan ada dampaknya terhadap sistem kerja KPK.

Yang bilang pemecatan itu bertujuan melemahkan KPK, jelas lebai dan buta hukum dan aturan. Nyinyirnya lebih ke politik identitas untuk semakin memperkuat narasi politik identitas saja. Yang mengkawatirkan dari mereka yang terpapar paham radikal ini adalah karena mereka ada didalam sistem pemerintahan dan ada disemua kementrian dan lembaga.

Bayangkan saja, pemerintah bisa tanpa sadar menghilangkan pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia dalam PP bulan Maret 2021 karena dasarnya UU sistem pendidikan nasional. Memang sudah terjadi infiltrasi politik identitas kedalam sistem birokrasi dan kenegaraan kita. Makanya sulit bagi kita membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan kemajuan bangsa berbasis IPTEK.

Saya bersukur dengan ditunjuknya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di mana BRIN sendiri merupakan merger dari semua lembaga riset yang ada seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Komitment politik Megawati terhadap konsep negara dibangun berbasis riset tidak perlu diragukan. Setidaknya dengan Megawati sebagai ketua dewan Pengarah, political Will terhadap UU Sisnas Iptek 11/2019 sangat kuat. Kalau ada pegawai BRIN yang ngeyel, jangan ribut kalau dipecat.

(Sumber: Facebook Diskusi dengan Babo)




Berita Lainnya

DOKTER LANGKA DOKTER TERAWAN

27/07/2021 18:00 - Indah Pratiwi

KEBIADABAN PEMDA TINGKAT TINGKAT 1 DAN 2

27/07/2021 15:51 - Indah Pratiwi Budi

Memimpin dengan Hati

27/07/2021 11:40 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA