Friday, 07 May 2021
Temukan Kami di :
News

Soal Penggeledahan KPK Terhadap Petinggi KPK, Ahli Hukum: Dramanya Sudah Luar Biasa!

Anas Baidowi - 04/05/2021 14:44 Gedung KPK

Beritacenter.COM - Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis menyoroti soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, pada 28 April lalu. Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh KPK terhadap Azis cukup aneh.

Ia mengatakan, status Azis Syamsudin sejauh ini masih saksi, bahkan KPK juga belum melakukan pemerksaan. Namun, tim penyidik KPK justru langsung melakukan penggeledehan.

“Dia statusnya saksi, diperiksa saja belum, tapi sudah digeledah. Penggeledahan harusnya dilakukan kepada pelaku tindak pidana. Kenapa dia digeledah? Apakah dianggap di situ ada barang bukti? Tapi Anda mesti tahu, ini peristiwa bukan tertangkap tangan. Sudah dari Oktober 2020. Barang bukti apa yang mau dicari?” ujar Margaritp dalam siaran persnya, Selasa (4/5/2021).

Menurut Margarito, langkah KPK dalam mengusut dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin yang diduga mempertemukan penyidik KPK dan wali kota Tanjungbalai patut dianggap sebagai suatu keanehan. Margarito menilai pendalaman KPK terhadap Azis Syamsuddin seperti sebuah drama.

“Azis dianggap mempertemukan penyidik dengan wali kota. Sebatas itu. Apakah dia ikut merancang, harus bayar berapa, dan lain-lain, tidak terlihat sejauh ini. Oleh karena itu, apa yang mau dicari dari tindakan Azis? Sayangnya ini dramanya sudah luar biasa. Saya kira, kesan yang tercipta Azis seolah-olah langsung bersalah. Padahal, ini baru berdasarkan keterangan-keterangan yang sejauh ini beredar,” kata Margarito.

Berdasarkan pandangan Margarito, Azis terkesan disudutkan.

“Betul ada soal sedikit di situ (disudutkan). Tapi belum cukup dikualifikasi tindakan Azis itu sebagai suatu tindakan yang serta merta melawan hukum. Kenapa? Ini kan baru penyelidikan bukan penyidikan. Karena itu, belum tentu perkara itu lanjut ke penyidikan. Apa yang jadi soal di situ? Sayangnya, berita sudah terlanjur heboh. Banyak tindakan-tindakan yang saya kira menyudutkan Azis,” imbuh Margarito.

“Saya kira azis punya hak untuk men-challenge. Silakan Azis demonstrasikan fakta-fakta yang dimiliki untuk diadu dengan fakta yang dimiliki KPK. Jujur saja ini agak menantang atau menarik. Faktanya, dia tidak menerima uang, tidak menerima ini dan itu, tetapi lho kok dia digeledah?” kata Margarito.

“Sejauh data yang ada, Azis tidak terlibat atau tidak ikut bicara mengenai duit. Karena tidak terlibat soal duit, itu menjadi soal, kenapa dia mesti serta merta dikenakan tindakan seperti sekarang? Saya kira Azis mesti bicara tuntas soal itu. Azis silahkan menggunakan seluruh haknya untuk mempertanyakan itu. Apa pun alasannya, setiap tindakan hukum itu harus sesuai kaidah,” demikian Margarito.

Margarito menambahkan, presumption of innocence atau praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang kerap diabaikan selama ini. Sebagaimana Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain berisi setiap orang yang disangka saja wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Asas praduga tak bersalah itu prinsipil. Apa pun ceritanya, praduga tak bersalah harus tetap di depan. Apa pun faktanya. Masalahnya adalah prinsip ini sering kali diabaikan,” katanya.

Margarito pun menyebut bahwa aparat penegak hukum seringkali menganggap ada fakta tertentu, sehingga dijadikan bahan untuk memvonis seseorang seolah-olah melakukan pelanggaran pidana.

“Praduga tak bersalah sering diabaikan cuma karena adanya fakta yang belum tentu valid. Misal seorang X disebut oleh orang lain terlibat dalam satu kasus. Kalau hanya itu yang dijadikan pijakan, maka tidak cukup. Sayangnya yang begini ini sering kali terabaikan. Itu yang menjadi persoalan kita selama ini,” ujar Margarito.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA