Wednesday, 22 Sep 2021
Temukan Kami di :
News

Densus 88 Diyakini Punya Bukti Kuat saat Tangkap Munarman

Anas Baidowi - 28/04/2021 00:02 Munarman saat ditangkap Densus 88

Beritacenter.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan yakin bahwa Densus 88 Antiteror mempunyai bukti yang kuat dalam melakukan penangkapan terhadap mantan Sekretaris FPI, Munarman.

"Kita yakin polisi punya bukti yang cukup. Polri tidak pernah mundur untuk menangkap siapa pun jika terbukti melanggar hukum," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Baca juga:

Edi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memeriksa Munarman dalam 7 kali 24 jam ke depan. "Kita tetap memegang praduga tak bersalah terhadap Munarman," ucap Edi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa penangkapan seseorang terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana biasa. Dimana penangkapan dalam kasus tindak pidana biasa hanya 1 kali 24 jam.

Sedangkan pada kasus terorisme, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana terorisme berdasarkan bukti penerimaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 hari.

Hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada pasal 28 ayat 2 UU tersebut mengatur tentang pengajuan permohonan penangkapan untuk waktu tujuh hari kepada ketua pengadilan negeri setempat.

"Sehingga punya 21 hari kalau dihitung secara keseluruhan. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 2018, polisi punya kewenangan menangkap paling lama 21 hari. Inilah keleluasaan yang diberikan UU kepada kepolisian, itulah kelebihan kewenangan yang dimiliki, ketimbang tindak pidana lain," katanya.

Wayan menegaskan, berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan terhadap seseorang harus ada bukti permulaan yang cukup.

"Apa bukti permulaan cukup? Itu ada di putusan MK Nomor 21 Tahun 2014. Harus minimal ada dua alat bukti. Oleh karena itu, polisi pasti terikat dengan ini," tutur Wayan.

Menurut Wayan, suka atau tidak, yakin atau tidak, polisi pasti memiliki dua alat bukti. Namun, kata dia, alat bukti itu tentu akan dibuka di pengadilan.

"Polisi harus punya alat bukti itu. Berdasarkan praktik, memang polisi sudah menyiapkan ini (alat bukti). Kalau enggak, kan akan dituntut praperadilan. Pasti polisi enggak gegabah, apalagi menyangkut tokoh," ucap Wayan.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta publik menghormati penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian. "Mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hak-hak saudara Munarman selama menjalani pemeriksaan harus tetap diberikan," ujar Masinton.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA