Tuesday, 27 Jul 2021
Temukan Kami di :
Nasional

KKP Rumuskan Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar di Bidang Kelautan dan Perikanan

Lukman Salasi - 27/04/2021 14:07

BeritaCenter.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merumuskan pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sesuai amanat dari Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Dengan adanya perubahan paradigma melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka pendekatan sanksi administrasi akan lebih didorong, termasuk melalui pengenaan denda administrasi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan, yang diselenggarakan pada hari Senin (26/4/2021).

Antam menegaskan bahwa perubahan paradigma ini merupakan upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan untuk tumbuh lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa penerapan sanksi administrasi ini lebih mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini penting mengingat sektor kelautan dan perikanan ini terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Tujuannya tentu agar prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ini dapat dicapai dalam penerapan sanksi,” jelas Yusuf.

Adapun Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kelompok jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pelanggaran ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pelanggaran ketentuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

“Bentuknya sanksinya diantaranya peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan/pencabutan perizinan berusaha, penghentian sementara kegiatan dan pelayanan umum, pencabutan/pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi laut, pembekuan/pencabutan Surat Penyedia SPKP, dan pembekuan/pencabutan surat keterangan aktivasi transmitter (SKAT),” terang Eko.

Sebagai informasi, konsultasi publik tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik secara luring dan daring yang bertujuan memperoleh masukan masyarakat, guna penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri sebelum disahkan dan diundangkan.

Peserta yang hadir didominasi oleh pelaku usaha baik sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemanfaatan ruang laut dan penyedian jasa VMS. Selain itu konsultasi publik juga dihadiri oleh institusi penegak hukum antara lain TNI AL, Polri, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA