Friday, 07 May 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Pertarungan AHY VS Moeldoko Berlanjut

Indah Pratiwi - 10/04/2021 12:30 Oleh : Bernan Simanjuntak

Banyak orang membilang kubu Moeldoko akan menggugat kubu AHY di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan yaitu AD/ART Patai Demokrat yang cacat hukum. Ini kurang tepat. Sebaiknya yang harus dilakukan, yakni :

Pihak Penggugat (Moeldoko Cs) menggugat Pihak Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Reblik Indonesia (Kemenkunham RI) selaku Pihak Tergugat, dengan objek gugatan penerbitan surat keputusan dlm hal ini penerbitan SK Kemenkumham ttg pengesahan negara atas kepengurusan AHY dan AD/ART PD tahun 2020 yang dinilai jelas pencedraan demokrasi dan pelanggaran hukum/pelanggaran UUD 1945 dan UU Parpol :

1. Ada pihak yang dirugikan yaitu para kader yang dipecat
2. Struktur kepengurusan cacat hukum sangat jelas terdapat tirani kekuasaan Dinasty Politik
3. AD/ART hasil Kongres ke-5 Thn 2020 mencedrai demokrasi dlm AD/ART PD terdapat pasal -2 "kramat" untuk tujuan menguntungkan Dinasty Cikeas, salah satunya, disebutkan syarat penyelengaraan KLB harus mendapat izin Ketua Majelis Tinggi (SBY), sementara struktur Majelis Tinggi hanya 3 orang saja(SBY sbg Ketua, AHY sbg Wakil Ketua + 1 orang) dan sekaligus pengesahan AD/ART PD Tahun 2020 yg sudah jelas mencedrai demokrasi/pelanggaran UUD 1945 dan UU Parpol.

4. Dikawatirkan Dinasti Politik Cikeas akn melahirkan Oligarki Politik, sangat berbahaya Pada saat Pilkada serentak 2023, penunjukkan calon kepala daerah ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi (SBY) sbg mn disebutkan dlm pasal AD/ART PD hasil Kongres ke -5 Thn 2020 bahwa keputusan tertinggi partai kewenangannya di tangan Ketua Majelis Tnggi. Maka dikawatirkan rentan praktek "mahar politik" dgn mudah bisa dikelolah untuk tujuan kekuasaan kepentingan keluarga Cikeas.
5. SBY dan AHY mencermimkan sebagai aktor otoriter politik yang bersembunyi di balik demokrasi dan/atau atas nama demokrasi dikawatirkan dengan mudahnya akan melakukan pemecatan terhadap kader lain yg tidak sepaham.

Pada intinya ada 3 bagian yang terpenting masuk dlm pokok gugatan PTUN :


1. Susunan struktur kepengurusan AHY jelas mencedrai demokrasi (dinasti politik)
2. Isi dlm AD/ART hasil Kongres PD thn 2020 banyak ditemukan pasal-2 nya pasal "kramat" mencedrai nilai-2 demokratis, memasung hak-2 politik pengurus lain untuk maju, pelanggaran UUD 195 dan pelangaan UU Parpol.
3. Kemenkumham tidak bekerja dengan baik, tidak memiliki azas ketelitian dan azas profesional dlm melakukan pemeriksaan dan perivikasi faktual terhadap dokumen-2 kepengurusn AHY dan isi AD/ART PD hasil Kongres ke- 5 yg sangat jelas cacat hukum sebelum menshkan AHY sbg Ketum PD saat itu.
4. Dst ......

Ada keuntungan Pihak Moeldoko yg masuk dlm pemerintahan Presiden Jokowi sehingga Moeldoko cukup mengupayakan untuk memenangkan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri aja. Seandainya gugatan terjadi Pengadilan Tingkat Pertama PTUN, kubu Moekdoko memenangkan perkara ini maka dipastikan Kemenkunham TIDAK AKAN MAU BANDING karena Kemenkumham tidak mempunyai kepentingan dlm perkara ini. Dan Selanjutnya Kemenkunham langsung mencabut SK pengurusan AHY dan menggantikan dgn menerbitkan SK kepengurusan kubu Moekdoko sbg Ketum Patai Demokrat yg sah.

Diduga bentuk dukungan pemerintah ini mulai nampak melalui ucapan bahasa isyarat bpk. Mahmud Md yg menyebut dasar hukum kubu Moeldoko melakukan KLB berdasar AD/ART PD Tahun 2015 dan menyarankan kubu Moeldoko untuk menempuh lewat jalur pengadilan.

Perlu diketahui jika gugatan terhadap Kemenkunham RI terjadi, maka posisi AHY melemah, keberatan kubu AHY hanya sebatas Pihak INTERVENSI 1. Jadi kubu Moekdoko Cs tidak perlu pusing janganmenggugat kubu AH dengan sendirinya kubu AHY akan masuk dlm perkara ini sbg Pihak Tergugat INTERVENSI 1.

Pada akhirnya biarlah majelis hakim yang nantinya menutuskan perkara ini.

Sumber : Bernan Simanjuntak




Berita Lainnya

Membangun Solidaritas Kemanusiaan

07/05/2021 16:00 - Indah Pratiwi Budi

Peran Perempuan dalam Memerangi Hoaks

07/05/2021 15:00 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA