Friday, 16 Apr 2021
Temukan Kami di :
Nasional

KKP Akan Berlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Ini Tujuannya

Lukman Salasi - 08/04/2021 10:41

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Kelautan dan Perikanan untuk memastikan agar lembaga diklat mencetak SDM yang siap terjun ke dunia industri.

“Upaya Pemerintah untuk memberlakuan SKKNI diharapkan dapat menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga cepat terserap. Hal ini dilakukan untuk melakukan link and match antara kompetensi yang dibutuhkan industri dengan SDM yang dicetak dari lembaga diklat,” ungkap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja dikutip dari rilis resmi KKP, Rabu (7/4/2021).

Ia mengatakan, pemberlakuan SKKNI merupakan implikasi dari ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

SKKNI, lanjutnya, akan direviu secara periodik sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan industri kelautan dan perikanan. Sebelum diberlakukan, konsultasi publik pun diselenggarakan untuk memastikan bahwa SKKNI sudah siap untuk diimplementasikan oleh lembaga diklat, lembaga sertifikasi profesi, dunia usaha dan industri, serta stakeholder lainnya di lapangan.

“Kami berharap, konsultasi publik ini dapat menyatukan persepsi pemberlakuan SKKNI dan disepakati oleh seluruh stakeholder kelautan dan perikanan terkait,” ujarnya.

Plt. Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Muchtar Aziz menjelaskan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dalam lembaga diklat, SKKNI digunakan sebagai standar untuk menyusun kurikulum dan modul pelatihan. Sementara dalam lembaga sertifikasi profesi, SKKNI digunakan untuk menyusun software berupa materi uji kompetensi untuk uji kompetensi bagi SDM yang telah dilatih.

“Jadi, fungsi SKKNI itu adalah bagaimana supaya lembaga diklat itu mendesain pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. SKKNI menjadi media yang digunakan sebagai rujukan untuk menyusun program diklat, kurikulum, dan modul,” jelasnya.

“Dengan adanya kewajiban pemberlakuan SKKNI ini, lembaga diklat wajib memenuhi kompetensi yang sesuai standar. Pembuktian bahwa tenaga kerja tersebut memiliki kompetensi dibuktikan dengan adanya sertifikas? kompetensi,” lengkap Muchtar.

Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat menyebut, pihaknya akan mendukung pelaksanaan SKKNI di KKP. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi BNSP yakni untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam hal ini, pendampingan akan dilakukan mengingat KKP menaungi banyak lembaga diklat dan vokasi yang mencetak SDM kelautan dan perikanan.

Ia menyebut, BNSP dan Kemenaker baru saja menandatangani penetapan skema untuk perguruan tinggi vokasi. Terdapat 149 bidang keahlian yang disepakati untuk dijadikan acuan dalam rangka pengembangan SDM ke depan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

“Nantinya, semua yang terkait dengan pendidikan vokasi akan diintegrasikan dalam sebuah skema yang menjadi acuan ketika kita melakukan program sertifikasi,” ucapnya.

Menurutnya, sangat penting bahwa pengujian mutu melalui pelaksanaan sertifikasi pasca diklat dapat diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini tak lain agar SDM yang dicetak dari lembaga diklat dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan oleh industri sehingga cepat terserap.

“Nah, kami di BNSP melakukan penjaminan mutu (quality assurance) untuk pelaksanaan sistem sertifikasi secara nasional. Tentunya tidak hanya itu, kita juga melakukan harmonisasi di kalangan ASEAN dengan ASEAN Guiding Principle untuk dijadikan acuan dalam rangka penyetaraan harmonisasi untuk jabatan-jabatan tertentu yang disepakati antara negara kita dengan negara-negara ASEAN,” tuturnya.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada tim KKP yang sudah melakukan inisiasi pemberlakuan SKKNI secara wajib,” tandas Kunjung.

Pemberlakuan SKKNI diharapkan dapat memastikan kualitas dan potensi SDM kompeten yang tentunya akan turut berdampak pada peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan Indonesia.




Berita Lainnya

Ramadhan Bulan Perdamaian

16/04/2021 16:24 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA