Monday, 02 Aug 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Negara Ambil Alih TMII dari Tangan Keluarga Cendana

Anas Baidowi - 07/04/2021 21:50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Beritacenter.COM - Pemerintah melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto. Yayasan tersebut telah mengelola TMII sejak 1977.

"Yayasan ini [Harapan Kita]sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban melakukan penataan, memberi manfaat luas ke masyarakat dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: 

Praktikno memberikan waktu 3 bulan kepada Yayasan Harapan Kita untuk menyerahkan pengelolaan TMII. Meski demikian, dalam masa transisi ini, Praktikno memastikan TMII tetap beroperasi seperti biasanya.

"Dalam masa transisi ini, TMII tetap beroperasi seperti biasanya. Para staf tetap bekerja seperti biasanya, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas, tetap seperti biasanya. Jadi tidak ada yang berubah. Dan nanti tentu saja kita akan berkomitmen untuk tim transisi kami beri tugas bagaimana memikirkan inovasi manajemen yang lebih baik dan kemudian memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para staf dan tentunya tadi, yang seperti saya bilang, memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dan kepada negara," papar Pratikno.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama menjelaskan bahwa Yayasan Harapan KIta wajib memberikan laporan pengelolaannya dan menyerahkah penguasaannya terhadap aset negara yang nilainya mencapai Rp 20 triliun lebih itu dalam jangka waktu 3 bulan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres No 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Dalam perpres itu, selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj), Yayasan Harapan Kita dilarang mengubah perjanjian/perikatan TMII. Selain itu, yayasan yang didirikan istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto, itu juga dilarang mengganti manajemen pengelola TMII.

Berikut ini bunyinya:

Pasal 2
(1) Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

(2) Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita wajib:
a. menyerahkan laporan pelaksanaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Kementerian Sekretariat Negara; dan
b. melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara.

(3) Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:
a. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);

b. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan
c. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

(4) Penyerahan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan serta serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

"Jadi di Perpres 19 Tahun 2021, diatur dalam selama 3 bulan setelah ditetapkannya perpres ini, dan transisi akan bekerja dan juga Badan Pengelola Taman Mini Indonesia Indah dan di bawahnya TMII akan meneruskan pekerjaannya sampai membuat laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan selama ini. Selama 3 bulan nanti akan ada serah-terima dari Badan Pengelolaan Taman Mini kepada tim transisi Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dalam 3 bulan ini juga ada pihak mitra atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh tim transisi Kemensetneg," papar Setya.

"Selama ini tidak ada ke negara," kata Setya.

"Bisa dikonfirmasi ke Badan Pengelola TMII terkait hal itu," imbuh dia.

Setya mengungkapkan salah satu alasan TMII tidak menyetor kemungkinan karena pendapatan mereka yang selalu minus. Namun, dia tidak merinci perihal masalah ini.

"Mungkin karena pendapatannya selalu minus," ujarnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA