Thursday, 13 May 2021
Temukan Kami di :
Opini

Anies Si Tukang Kebun

Indah Pratiwi - 25/03/2021 14:04 Oleh : Karto Bugel

Sebagai tukang kebun, dia tahu banget apa itu siram menyiram. Bukan hanya tentang berapa banyak air harus dituang pada satu dua tanaman, tapi dia juga tahu kapan waktu yang tepat. Keseimbangan jumlah air yang harus membasahi daun tidak selalu sama dengan jumlah untuk disiramkan pada akar.

Ada yang cuma butuh disemprot ada pula yang membutuhkan guyuran. Dia tahu dengan baik bunga jenis apa butuh air lebih banyak dan bunga mana yang hanya perlu disemprot pada permukaan daunnya saja.

Kebun yang ditanganinya kini berwarna. Ada merah, kuning, putih, hijau hingga biru. Semua berbunga tanpa ada satu pun yang sempat layu apalagi kering. Semua terpelihara dengan baik dan wangi semerbak kebunnya membuat dia tampak puas.

Demikianlah Abas di Jakarta, dia sangat tahu bagaimana menyiram. Merah, kuning, putih, biru dan hijau sebagai aktualisasi warna bunga di kebun parlemen, semua tanaman itu tampak berbunga dengan dedaunan yang juga terlihat lebat. Tak ada yang terlihat kurus, semuanya subur dan makmur.

Adakah bunga-bunga itu berkhianat dengan tak memberi wangi padannya?

Maka, sia-sia dan salah besar berharap dia diganti sebelum 2022 nanti. Tak ada satu pun dari para pemilik tak suka padanya. Tak ada satu pun yang tak puas.

Dia bukan kader Gerindra juga PKS. Bukan pula bawaan Demokrat atau PAN. Dia dulu diusung karena profil tepatnya sebagai antitesa Ahok.

Dia kini justru dicintai Nasdem, PDI-P hingga Golkar dan PPP yang kemarin dulu terlihat (atau justru pura-pura) berseberangan.

Hanya satu tanaman berbunga merah kecil tak terlihat subur tapi sangat bandel. Susah diatur dan suka-suka cara tumbuhnya, PSI. Kadang di pojokan, kadang juga tumbuh di semak. Maka menjadi wajar bila bunga merah kecil ini sering terlihat tak kompak.

Bunga kecil berwarna merah itu sering membuatnya repot, tapi terlihat sangat eksotik dan murni sebagai bunga seharusnya. PSI sebagai bunga kecil liar itu adalah kandidat bagus sebagai partai yang memiliki sikap. Dia akan menarik banyak kumbang karena keliarannya dan pada waktunya nanti, dia pasti akan besar karena sikap ini.

Formula E, rumah DP 0%, sumur resapan dan apa pun nama program Abas sejatinya hanya air. Itu hanya bentuk lain atas siram menyiram bagi semua happy.

"Masak begitu?"

Saat hampir semua partai menolak laporan pertanggung jawaban gubernur di tahun 2019 siapa yang justru tampil? PDIP dengan jumlah kursi terbesar bukan?

Tak penting lagi mencari sebab. Terlalu banyak benang saling bertaut dan terajut dalam tumpang tindihnya.

Bila benang merah ingin kita tarik, dana partai politik demi ongkos hidup mereka adalah cara paling mudah meski tak membuktikan.

Tahukan anda bahwa partai politik hanya mendapat dana Rp 1000 perkepala jumlah pemilihan dari jumlah di DPR RI, 1200 dari DPRD Provinsi dan 1500 dari DPRD Kota atau Kabupaten?

Jumlah yang sangat minim bagi ongkos hidup sebuah kendaraan dimana di sisi lain hanya dari kendaraan itu sajalah regenerasi pimpinan negara menggunakannya.

Hitung saja sendiri bila PDI-P sebagai contoh pada pemilu yang lalu mendapat 1,3 juta suara sah di DKI, berapa dana bagi partai itu bila Rp 1.200 per suara sah didapat?

Menurut rencana, tahun 2023 pemerintah pusat akan menurunkan Rp 6 triliun dan masuk pada APBN. Jumlah ini pun sebenarnya masih sangat kecil jika dibanding dengan RAPBN 2023 yang senilai 2700 triliun rupiah.

Di sisi lain DKI adalah pemilik APBD terbesar dan berjumlah lebih dari Rp 80 triliun. Di sana, cerita apa pun bisa di buat. Dan Abas sebagai bukan kader partai mana pun, tentu adalah person paling sempurna bagi semua happy bukan?

"Loh duit rakyat kan itu?"

Wallaah..lihat saja pada banyak BUMN dan BUMD, siapa komisaris di sana coba?

Selalu harus ada tersisa ruang bagi siapa pun presidennya untuk menyediakan kebutuhan bagi hal tersebut. Di negara mana pun. Bahwa unsur profesional harus menjadi pertimbangan, itu adalah sisi cerita yang lain.

"Tapi bukankah khusus DKI itu sudah parah banget? KPK juga kemana coba?"

Berapa jarak Istana Negara ke Kantor Gubernur dan ke gedung KPK?

Benarkah KPK dan hingga Presiden tak tau dan tak mampu melakukan tindakkan apa pun pada kekonyolan anggaran DKI?

Kadang tutup mata dan tutup telinga kita butuhkan ketika suatu keadaan sudah tak mungkin dapat kita ikuti lagi. Apa pun jawaban atas peristiwa itu, selalu saja ada usaha pembelokan. Selalu tentang gelap arah kita ingin diajak. Di sana ada terkait terlalu banyak kepentingan yang tak bisa dengan mudah kita cuma berteriak KORUPSI dan aparat hukum bergerak. TIDAK..!!

"Tapi pada peristiwa DKI itu, parah dan telanjang banget kan?"

Sudah lah.. untuk masalah ini, jangan kan kita rakyat biasa, mereka yang sangat berpengaruh saja selalu mundur bukan?

Bukankah BPK pernah membuat laporan tak bagus tapi tak lama kemudian justru memberi piagam?

Bukankah puluhan piagam diterima oleh gubernur atas banyak hal tak masuk akal bila mata normal melihat?

Itulah drama kita. Itulah belokan jalan agar kita, rakyat tak lagi sibuk mencari apa itu benar. Kita terima saja karena tak ada ruang debat bagi hal seperti ini.

"Rakyat bisa demo kan? Kita harus suarakan kebenaran itu..!!"

Desakan rakyat hanya ada di angan. Itu hanya bisa dan pernah terjadi pada cerita Ahok. Dan suka tidak suka, gerakan itu bukanlah gerakan rakyat. Bahwa yang bergerak terlihat berwajah rakyat, siapa di belakang itu semua, kita tahu.

Ahok tumbang karena terlalu berpihak pada rakyat dan Abas bukan itu. Maka, imposibel dia akan dapat dijatuhkan meski perkara segunung seolah tampak di depan mata.

"Tapi reformasi berhasil kan? Itu murni suara rakyat kan?"

Sesaat memang berhasil membuat tumbang Soeharto, lalu tanpa dapat dicegah mereka para oligarki itu kembali berkuasa dan kita kehabisan tenaga.

Kita tunggu saja sampai masa jabatan itu habis dengan sendirinya dan Presiden menggantinya di tahun 2022 namun bukan berarti pasti Jakarta lantas langsung bersih. Jakarta akan masih dan selamanya menjadi rebutan siapa pun karena APBD nya memang luar biasa menggiurkan.

"Trus yang bersalah tak dihukum?"

Adakah salah tanpa bukti adalah salah? Abas tak pernah dapat dibuktikan bersalah karena dia berjalan pada koridor hukum. Dia sangat pintar. Abas tak pernah pegang duit itu, dia hanya membuat kebijakan dan kemudian anggota DPRD menyetujuinya. Dan bukankah UU memang memerintahkan demikian?

Ketika satu dan lain kebijakannya gagal dan ada indikasi tak baik atau pidana, biasanya justru para pelaksana akan menuai salah dan menerima hukum. Itu konsekuensi atas mudahnya mendapat proyek. Itu juga atas konsekuensi logis semua pihak happy.

Itu ibarat pertandingan bola tapi skor sudah diatur. Tak ada indah kita lihat sebagai sebuah kompetisi, namun siapa mampu menolak hasil tersebut?

"Emang pak Jokowi ga bisa bertindak ya?"

Selain kaki tangan Presiden sedikit terikat karena otonomi daerah, siapa pun Presiden tak berjalan dengan kebijakannya sendiri. Selalu harus menyediakan ruang meski sempit dan berbatas bagi keadaan seperti itu. Itulah dunia abu-abu tak kenal hitam putih dalam politik mendapat predikatnya.

Tak ada gading tak retak, selalu ada celah bagi hal tak baik mendapat ruang bagi pijakan kaki dan kepentingannya. Namun ketika "becik ketitik ala ketara" kita gunakan, Abas cukup sampai di sini saja. Rakyat sebagai pemilik suara tahu mana wakil mereka dan mana wakil kepentingan oligarki.
.
RAHAYU

Sumber : Status Facebook Karto Bugel




Berita Lainnya

Niat Sholat Idul Fitri dan Tata Caranya

12/05/2021 15:45 - Dewi Sari
Kemukakan Pendapat


BOLA