Saturday, 24 Jul 2021
Temukan Kami di :
Nasional

KKP-Pemprov Jabar Kerjasama Perkuat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Lukman Salasi - 19/03/2021 15:54 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Suharta dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah, menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kamis (18/3/2021).

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kamis (18/3/2021).

Sinergi ini dalam rangka memperkuat pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712.

“Dinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya illegal fishing, ada destructive fishing dan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Ini perlu dihadapi dengan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Suharta dikutip dari rilis resmi KKP, Jumat (19/3/2021).

Suharta menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku illegal fishing dan destructive fishing. Ketegasan ini bukan hanya terhadap Kapal Ikan Asing (KIA), namun juga terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII).

“Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya mengamanatkan agar perizinan berusaha dipermudah dan meningkatkan pengawasan agar dapat terwujud manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk itu, Suharta menyampaikan perlu kerja keras dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kami berpandangan, kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat ini adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk bersama-sama mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat,” lanjut Suharta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah perairan Jawa Barat.

“Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di Jawa Barat sangat tinggi. Oleh karena itu, selain dukungan sarana dan prasarana yang ada, kami juga membutuhkan dukungan peningkatan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang selama ini kami temui dilapangan ketika sedang menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkap Hermansyah.

Sebelumnya, Ditjen PSDKP juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggata Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.




Berita Lainnya

Polisi Selidiki Penyebar Hoax Demo 'Jokowi End Game'

24/07/2021 15:00 - Baharuddin Kamal

Polri Pastikan Stok Obat Covid-19 Aman Terkendali

23/07/2021 16:23 - Baharuddin Kamal

Simak Nih! Penjelasan PPKM Level 1 Sampai 4

23/07/2021 11:07 - Lukman Salasi
Kemukakan Pendapat


BOLA