Monday, 10 May 2021
Temukan Kami di :
Opini

Jokowi Capres 2024 ?

Indah Pratiwi Budi - 15/03/2021 09:54 Oleh : Dahono Prasetyo

FOKUS : Jokowi

Undang Undang Pemilu menyatakan tidak ada larangan bekas Presiden 2 periode sebelumnya mencalonkan lagi sebagai Wakil Presiden pada periode selanjutnya. Sebagaimana pasal dalam Undang-undang dibuat salah satunya untuk menjaga kesinambungan estafet kepemimpinan secara demokratis.

Undang undang dibuat atau di-revisi oleh pemerintahan dan parlemen yang sedang "berkuasa" secara kualitas menjadi tolak ukur niatan panjang pendek usia kekuasaan yang sedang dibangunnya. Masing ingat saat Soekarno dalam Undang-undang mencantumkan sebagai Presiden seumur hidup dan Panglima tertinggi, kemudian oleh Soeharto yang menggantikannya "diperhalus" menjadi 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Hingga di era reformasi direvisi lagi dengan aturan yang lebih "membatasi".

Secara konstitusional itu sah, namun tidak selalu berbanding lurus dengan iklim ego politik di Indonesia.
Bahwasannya Jokowi dibatasi periode kepemimpinannya tidak serta merta merubah total arah kebijakan pembangunan selama masa jabatan sebelumnya. Setiap efek pembatasan kekuasaan butuh masa transisi untuk dilanjutkan oleh penggantinya. Atau justru penggantinya akan merubah total kebijakan yang sudah ada.

Barangkali itu yang diperebutkan pada masa transisi, bukan sekedar siapa sosok yang jadi Presidennya.
Kesinambungan pembangunan yang telah dirintis Jokowi selama 10 tahun butuh dilanjutkan. Menghentikan atau merubah kebijakan oleh pemimpin baru nantinya, akan berdampak serius pada skema perekonomian. Bayangkan saja, proyek kereta cepat yang sudah setengah jalan dibangun, tiba tiba dihentikan gegaran Rijik yang jadi Presidennya. Siapapun Menteri Keuangannya akan pusing apalagi investornya yang belum tentu se-Iman.

Kembali ke judul di atas. Kalau itu benar terjadi maka hanya butuh Capres yang paham betul apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 2 periode. Karena seperti biasa dalam rivalitas kontestasi, pihak lawan akan menyalahkan kebijakan sebelumnya untuk meraih dukungan massa. Hasil ngutang lah, salah strategi kek atau unfaedah. Jadi jangan harap jalan tol Papua, Sulawesi, Kalimantan selesai kalau Presidennya pelaku retorika DP nol persen. Jangan ngimpi punya tambang nikel terbesar kalau Amin Rais yang jadi Presidennya.

Seberapapun besarnya dukungan rakyat yang memilihnya, rusaklah infrastruktur yang sudah susah payah dirintis, dibangun dengan dana dan keringat.

Jokowi punya modal massa akar rumput yang loyal secara pribadi maupun kebijakannya. Entah berapa persen jumlahnya itu patut dipertimbangkan sebagai bargaining politik. Massa Jokowi belum tentu massa partai berlogo banteng. Mereka yang mencintai Jokowi tanpa harus berpartai.

Matematika politik 2024 ada pada dukungan massa Jokowi akan diarahkan kemana. Kalau Koalisi Gerindra-PDIP yakin mengusung Prabowo Puan belum tentu massa Jokowi serta merta akan terkumpul di sana. Di sisi lain koalisi Golkar Nasdem sudah terang terangan menyebut Gubernur DKI "Abasiyah" menjadi pilihan yang belum ada tandingnya, tinggal mencari tandemnya.

Strategi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat menjadi sinyalemen terciptanya poros tengah. Sebuah kubu yang menyatukan suara dukungan partai partai kecil yang tak berdaya menghadapi koalisi partai partai besar. Akankah suara massa Jokowi akan bermuara kesana, tergantung kepentingan Jokowi.

Ukuran Jokowi bukan lagi pada anggapan ambisi kekuasaan. Tetapi mempertahankan kerjanya selama ini agar tidak "di acak acak" Presiden barunya nanti, mengharuskannya menyimpan dulu "gengsi politik". Dari Presiden menjadi Wakil Presiden tidak menjadi masalah selama itu konstitusional. Entah siapa nanti pasangan Presidennya, kerja terstrukturnya akan menjawab tantangan berbagai keraguan.

Di sisi lain, popularitas Ganjar yang stabil di papan atas belum menjadi jaminan dia mendapat "golden tiket" dari Partainya. Ganjar yang masih harus berjuang keras mengalahkan keinginan Puan dari posisi Istana Senayan naik kelas merasakan Istana Negara.

Oligarki tercipta dalam rangka membendung oligargi lain yang bersiap mengancam. Sebagaimana yang kita saksikan, oligarki JK dan Golkarnya sedang merapatkan barisan. Belum lagi oligargi politik identitas yang dibangun PKS di setiap sudut tempat ibadah.

Opini ini dipastikan mendapat stampel prematur, di saat 2024 masih jauh 3 kali ganti kalender. Tapi akan sangat terlambat saat 2024 kita baru sibuk memikirkannya. Sebagaimana para Khilafah dan HTInya yang sudah berpikir, merencanakan gerakannya sebelum reformasi. Lalu bergerak jauh lagi pasca reformasi. Dan belakangan ini baru kita kebakaran jenggot menyadari bahwa skenario politik itu sudah membesar dan berakar.

Membentengi Jokowi itu susah susah mudah. Yang mudah itu saat memujinya di medsos. Susahnya saat harus beradu siasat dengan negara api yang siap menyerang.
Itu saja kok.

Sumber : Status Facebook Dahono Prasetyo




Berita Lainnya

Niat Jahat FPI dan PA 212 Terkuak Satu Persatu

10/05/2021 08:10 - Indah Pratiwi Budi

Kisruh antara Bobby dan Edy di Sumut

08/05/2021 15:15 - Indah Pratiwi

Cerita Professor Ngambekan

08/05/2021 14:15 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA