Friday, 16 Apr 2021
Temukan Kami di :
Politik

Mahfud soal KLB Demokrat : Pemerintah Tak Melindungi, Tapi Tak Boleh Bubarkan Juga!

Kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja yang menuding KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi, nggak ada, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB di Medan, tapi memang tidak boleh membubarkan

Aisyah Isyana - 07/03/2021 19:35

Beritacenter.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak melindungi maupun mengawal acara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Memastikan pemerintah tak melindungi, Mahfud juga menyebut pemerintah juga tak boleh membubarkan acara itu.

"Kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja yang menuding KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi, nggak ada, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB di Medan, tapi memang tidak boleh membubarkan," ujar Mahfud seperti dilansir detik, Minggu (7/3/2021).

Baca juga :

Dalam hal ini, Mahfud menyinggung soal Munaslub PKB yang sempat terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, baik Presiden Megawati dan SBY kala itu juga tak membubarkan acara tersebut.

"Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak. Tapi memang oleh undang-undangnya tidak boleh," ujar Mahfud.

Adapun undang-undang yang dimaksud Mahfud, yakni UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mahfud menyebut undang-undang itu masih berlaku hingga saat ini.

"Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang 9 Tahun 1998," ujar Mahfud.

Sekedar diketaui, acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Dalam acara itu, para peserta yang hadir menyepakati Moeldoko yang didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB yang digelar itu ilegal. AHY menegaskan jika dirinya merupakan Ketum Demokrat yang sah.

Mahfud Md juga mengatakan saat ini AHY merupakan Ketum Partai Demokrat yang terdaftar di Kemenkum HAM. Dia mengatakan AD-ART Demokrat yang berlaku merupakan yang diserahkan ke Kemenkum HAM pada 2020.

"Pertama berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, yang kedua berdasar AD-ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah, AD-ART yang terakhir itu adalah AD-ART yang diserahkan tahun 2020, bernomer MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020," ucap Mahfud Md.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA