Friday, 16 Apr 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Menteri Trenggono: PP 27/2021 Punya 6 Kelebihan

Lukman Salasi - 03/03/2021 17:22 Menteri Trenggono saat men-sosiasilasikan PP 27/2021 di Kantor KKP, Rabu (3/3/2021).

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan terdapat enam kelebihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021.

"Pertama, dalam pemanfaatan ruang laut diatur kewajiban untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat tetap terjaga dan sustainable," ujar Menteri Trenggono saat men-sosiasilasikan PP 27/2021 di Kantor KKP, Rabu (3/3/2021).

Kelebihan kedua, kata Trenggono, masih menyoal penataan ruang laut. Dengan adanya PP ini akan terwujud keterpaduan, keserasian, dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut.

Lalu kelebihan ketiga terkait sektor perikanan tangkap. “Penetapan PP 27/2021 membuat berbagai perizinan terkait kapal perikanan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi, kini berada dalam satu pintu di KKP saja. Reformasi perizinan sesuai dengan amanah Preisden Joko Widodo yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan,” lanjut Trenggono.

Kelebihan keempat di mana PP 27/2021 mengakomodir jaminan sosial bagi anak buah kapal (ABK) perikanan.

“Pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, agen awak kapal perikanan, atau nakhoda harus memberi jaminan sosial terhadap ABK. Meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Kemudian kelebihan kelima terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, khususnya yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

“Penyusunan distribusi alokasi impor perikanan kini menggunakan neraca komoditas perikanan dan pergaraman yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan demikian, penyerapan garam produksi dalam negeri bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Kelebihan keenam, kata Trenggono, di sektor pengawasan dan sanksi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 telah terjadi perubahan paradigma luar biasa dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi pada pemidanaan, kini akan menggunakan dan mengedepankan sanksi administratif.

"Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, utamanya yang tidak memiliki niat jahat (mens rea) merupakan upaya agar pemidanaan kembali pada khittahnya sebagai ultimum remedium dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," terangnya.

Sosialisasi PP 27 Tahun 2021 yang digelar melalui dialog interaktif ini dihadiri sejumlah perwakilan lembaga pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, pengurus asosiasi dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan lainnya.




Berita Lainnya

Ramadhan Bulan Perdamaian

16/04/2021 16:24 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA