Friday, 16 Apr 2021
Temukan Kami di :
Nasional

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan Kelompok Aktivis dan Asosiasi Pers

Anas Baidowi - 03/03/2021 10:06 Ketua Tim Revisi UU ITE, Sugeng Purnomo

Beritacenter.COM - Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan menampung masukan dan saran dari kelompok aktivis, praktisi dan asosiasi pers.

Ketua Tim Revisi UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan, pihaknya sebelumnya juga pernah menampung masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor yang pernah bersinggungan dengan UU ITE.

"Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat sipil, praktisi, dan asosiasi pers," kata Ketua Tim Revisi UU ITE Sugeng Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Rabu 3 Maret 2021.

Dia berharap masukan dari narasumber tersebut dapat menjadi bahan diskusi dalam pertemuan pekan depan yang akan dilakukan oleh sub tim I dan sub tim II.

"Saya berharap anggota bisa memanfaatkan waktu yang ada sambil kita menunggu kegiatan berikutnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai masukan, saran, pandangan dari berbagai narasumber mulai dari sesi pertama sampai ketiga pada siang hari ini," kata Sugeng.

Sebelumnya, Tim kajian UU ITE telah menampung masukan dari beberapa pelapor dan terlapor, antara lain, aktivis Ravio Patra, Prita Mulyasari, Nikita Mirzani, dan Muannas Al Aidid.

Ravio Patra, salah satu aktivis yang pernah bersinggungan dengan UU ITE menjelaskan bahwa hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.

"Saya dikata-katain, difitnah dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau saya bereaksi dengan melaporkan banyak orang-orang, ujungnya satu negara dipenjara kan?,” ujar Ravio kepada Tim Kajian UU ITE.

Patra pun menceritakan tentang bagaimana pengalamannya berhadapan dengan pihak kepolisian saat dilaporkan terkait dengan UU ITE. Bagi Patra UU ITE adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil.

"Saya sebenarnya secara pribadi saya pengin-nya dihapus, tapi karena saya juga paham ada kebutuhan, karena saya juga mengakui juga memahami bahwa secara global banyak negara masih belajar mengatur medium internet. Cuma yang terjadi di Indonesia menurut saya terlalu cepat terlalu bringas tidak ada moderasinya, berlebihan responnya. Kalau saya tidak punya prinsip bahwa UU ITE ini bentuk mengekang kebebasan sipil, saya bisa laporkan orang-orang yang ketika saya mengalami kriminalisasi tahun lalu misalnya, kalau saya hitung ada ratusan orang yang bisa saya UU ITE kan," tambah Patra.

Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang juga pernah bersinggungan dengan UU ITE memberikan masukan untuk menyampaikan edukasi di media sosial agar tidak terjebak dalam kasus hukum.

"Mungkin kita sebelum masuk ke dalam pembuatan undang-undang ITE ini akan direvisi atau pun dicabut, lebih berpikirnya ke arah edukasinya dulu. Edukasi kepada generasi anak muda sekarang ini bagaimana tata krama dari media sosial itu seperti apa? karena saya lihat banyak juga kasus-kasus yang masih anak-anak muda dengan tanpa berpikir dua kali langsung memberikan posting di media sosial dan itu mereka tidak banyak berpikir bahwa akan ada akibatnya di undang-undang ITE ini," ujar Prita.

Adapun Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid, ia meminta pemerintah berhati hati dalam merevisi sejumlah pasal di UU ITE, agar tidak muncul persoalan baru.

“Saya kira poinnya yang pertama jangan sampai kemudian niat baik revisi UU ITE, misalnya dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet kemudian malah dihapus dan media sosial kita malah menjadi saling menghujat satu sama lain. Bapaknya dihina, ibunya dihina ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan. Baik pasal 27 ayat 3. pasal 28 ayat 2 ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati dalam persoalan revisi UU ITE," ujar Muannas.




Berita Lainnya

Ramadhan Bulan Perdamaian

16/04/2021 16:24 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA