Monday, 10 May 2021
Temukan Kami di :
Opini

Intinya Perbanyak Kerja Bukan Bersilat Kata

Indah Pratiwi Budi - 22/02/2021 13:35 Oleh : Agung Wibawanto

Jokowi pernah mengatakan, "Berkata-kata hanya melahirkan argumen, sedangkan bekerja menghasilkan sesuatu yang produktif". Hal ini memang bukan sekadar pilihan namun juga terkait tabiat ataupun karakter. Tentu bukan bermaksud menafikan orang yang kerap menggunakan kata-kata dalam aktivitasnya, seperti pendidik dan pendakwah.

Pendidik dan pendakwah adalah profesi yang dalam kata-katanya selain bernilai ibadah mencari rezeki untuk diri dan keluarga, pun memenuhi apa yang dibutuhkan orang lain (pengetahuan). Berkah dan manfaat. Berkata-kata yang dimaksud di awal adalah sekadar mengomentari kejelekan orang lain, membanggakan diri serta membela diri.

Belakangan ini, banyak BPM (Barisan Para Mantan), yang alih-alih berbuat produktif dan positif, mereka seperti berlomba menyerang dan bikin kegaduhan.. Andai tanpa banyak bicara dan cukup fokus bekerja, maka Indonesia akan lebih mudah meningkatkan imunitas masyarakatnya di masa pandemi ini (terhindar dari sewot dan nyolot, iri dan dengki).

Adalah mereka yang kebanyakan bicara mengomentari apapun, menunjukkan banyaknya waktu luang yang dimiliki, alias tidak ada pekerjaan, alias pengangguran. Kondisi ini, ditambah dengan karakter yang lebih suka bergosip, maka mereka lebih memilih banyak bicara ketimbang bekerja. Media sosial juga berperan membuka lebar peluang saling komentar.

Tidak asyik dan tidak ramai rasanya kalau tidak menyinyiri, menyindir ataupun mengolok-olok. Bahkan ada pula yang harus berkomentar pedas entah tersulut egonya ataupun kelompok dan golongannya. Tentu sulit menghindari hal ini tidak terjadi di medsos. Dibanding dulu pastilah berbeda dikarenakan tidak adanya media publik yang bisa dikelola secara pribadi (akun).

Orang dulu hanya bicara di seputar lingkup lingkungannya saja, itu pun yang terdekat, tidak berani sembarang bicara di sembarang tempat terbuka area publik. Jadi jangan samakan dulu dan kini. Sekian ratus kali pun diingatkan, seberapa banyak pun perangkat dibuat, kesalahan tetap akan ada. Kecuali akses ke media sosial ditutup atau blokir.

Kembali ke masa purba ataupun menyerupai negara komunis yang semua informasi dari satu sumber yakni negara. Tidak ada dialog, yang ada komunikasi satu arah (instruksi dan patuhi). Bahkan negara komunis seperti rusia dan china pun kini telah membuka diri dengan membiarkan warganya memiliki akses ke media sosial.

Bedanya, rambu hukum di sana jelas dan tegas, tidak melawan pemerintah. Sedangkan Indonesia negara penganut demokrasi di mana kebebasan setiap warga dalam berekspresi dijamin konstitusi. Namun demikian, jika kita ingat kelanjutan dari sistem bernegara kita tidak hanya demokrasi tapi "demokrasi Pancasila", bebas tapi bertanggungjawab.

Bertanggungjawab sendiri berarti siap menanggung segala resiko dari apa yang diperbuat secara hukum. Kebebasan kita diatur dalam hukum. Hukum di Indonesia terkait medsos adalah UU ITE dan KUHP. Kini tidak perlu saling tuding hukum diperalat satu-dua kekuatan ataupun kelompok kepentingan tertentu.

Warganet kini memiliki dua kelompok besar antara pendukung pemerintah (Jokowi) dan oposan atau penentang, katakan saja begitu. Oposan mengatakan hukum dikuasai pemerintah, sementara pendukung pemerintah mengatakan hukum dan aparatnya takut dengan kekuatan oposan terutama kelompok Islam Garis Keras seperti FPI (ingat kasus Ahok dan intoleransi yang terjadi).

Solusi dari polemik "pertikaian" dan "perang" di medsos tidak cukup dengan himbauan dan ancaman. Serahkan saja sepenuhnya kepada perangkat dan aparat hukum yang sudah ada selama ini. Guna menjaga lebih independen aparat demi rasa keadilan masyarakat, Presiden Jokowi sudah mengingatkan Kapolri akan hak kebebasan berpendapat setiap warga sesuai hukum yang ada.

Sebaliknya dalam merespon instruksi Presiden, Kapolri sepertinya akan lebih mengutamakan restorasi justice ketimbang proses hukum acara. Artinya, tidak semua akan diproses hukum dan peradilan namun dapat mengupayakan mediasi dialog antar yang bersengketa.

Jika perlu UU ITE yang kurang implementatif dan sering dianggap sebagai pasal karet tersebut dapat dievaluasi dan revisi, demikian pendapat presiden Jokowi. Sedangkan usulan "menertibkan" dan "mengandangkan" buzzer merupakan sesuatu yang tidak jelas, absurd dan juga tidak solutif karena membelenggu hak kebebasan berekspresi juga akan memunculkan akun-akun lainnya yang sejenis. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto




Berita Lainnya

Niat Jahat FPI dan PA 212 Terkuak Satu Persatu

10/05/2021 08:10 - Indah Pratiwi Budi

Kisruh antara Bobby dan Edy di Sumut

08/05/2021 15:15 - Indah Pratiwi

Cerita Professor Ngambekan

08/05/2021 14:15 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA