Friday, 05 Mar 2021
Temukan Kami di :
Ekonomi

Bukti KKP Dorong Pertumbuhan Usaha Kelautan dan Perikanan: Dana KUR Tembus Rp 5,2 T

Lukman Salasi - 19/01/2021 12:26

FOKUS : KKP

BeritaCenter.COM - Realisasi pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp5,2 Triliun. Hal ini diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program per 5 Januari 2021.

Jumlah tersebut meningkat 55,8% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebanyak Rp3,4 Triliun. Artinya, jumlah pencairan KUR tahun 2020 melesat Rp2 Triliun.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti menyebut jumlah pencairan KUR tahun 2020 yang melesat tersebut lebih dari target yang ditentukan dan juga jadi bukti upaya KKP dalam mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan.

“Ini menjadi penanda bahwa usaha sektor kelautan dan perikanan di tengah masyarakat mengalami pertumbuhan,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP, Minggu (17/1/2021).

“Peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah debitur, yaitu sebanyak 173.355 debitur, meningkat 41,69% dari jumlah debitur tahun 2019 sebanyak 122.349 debitur,” tambahnya.

Artati menjelaskan, peningkatan realisasi pencairan dana KUR terjadi pada semua bidang usaha, dimana penyaluran terbesar adalah usaha budidaya perikanan sebesar Rp1,9 Triliun untuk 54.158 debitur.

Disusul usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Rp1,7 Triliun untuk 60.336 debitur, usaha penangkapan ikan Rp1,2 Triliun untuk 44.777 debitur, jasa perikanan Rp362,4 Miliar untuk 13.872 debitur, dan usaha garam rakyat Rp12,1 Miliar untuk 212 debitur.

Menurut Artati, capaian penyaluran KUR ini berkat sinergi pemerintah dan lembaga penyalur KUR dalam mempermudah akses permodalan melalui berbagai kebijakan. Antara lain dengan terbitnya Permenko Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang menambahkan skema KUR Super Mikro dengan plafon kredit maksimal Rp10 juta dan kenaikan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Selain itu, untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha masyarakat, telah terbit Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020, termasuk perubahannya dengan Permenko Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2020 dan No. 16 Tahun 2020, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan adanya tambahan subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan, dan/atau paket restrukturisasi kredit.

“KKP sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 60 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan yang diharapkan dapat mempermudah lembaga penyalur KUR dalam membiayai usaha kelautan dan perikanan,” urai Artati.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, sambung Artati, diatur bidang-bidang usaha di sektor kelautan dan perikanan termasuk usaha pergaraman yang dapat dibiayai KUR yang diuraikan dengan jelas. Sehingga dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha maupun lembaga penyalur KUR.

"Dan tak kalah pentingnya, KKP mendorong pembentukan Kelompok Kerja KUR di 15 Propinsi untuk memperkuat sinergitas pusat dan daerah dalam percepatan akses pembiayaan usaha. Hal ini juga dibarengi dengan perekrutan tenaga pendamping usaha sebanyak 45 orang yang tersebar di 15 Propinsi untuk menjaring calon debitur potensial di daerah,” pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA