Sunday, 24 Jan 2021
Temukan Kami di :
News

Komisi IX Sebut PSBB Perlu Dievaluasi Usai Anies-Riza Positif Covid-19

Anas Baidowi - 01/12/2020 21:13 Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay

Beritacenter.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perlu dievaluasi. Hal tersebut ia sampaikan usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif Covid-19.

"Selama ini kan yang dipakai kan epidemiolog yang katanya dipakai pemerintah untuk memutuskan PSBB diperketat diperpanjang dan seterusnya. Jadi saya kira tetap saja kita kembalikan hak untuk menentukan persoalan apakah PSBB diperketat atau tidak kepada pihak epidemiolog bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan itu," jelas Saleh saat dihubungi, Selasa (1/12/2020).

Menurut Saleh, dalam memperketat PSBB bukan persoalan yang ringan. Dimana ada banyak orang yang mungkin pekerjaannya akan terbengkalai jika PSBB diperketat.

"Jadi itu agak dilematis. Jadi itu (PSBB diketat) tentu pemerintah yang akan memutuskan," tegasnya.

Saleh mengapresiasi sikap Anies yang secara terang mengumumkan dirinya positif Covid-19. Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa Covid-19 bukanlah aib yang harus ditutupi.

"Kita mengapresiasi karena dia mengumumkan sendiri bahwa dia kena Covid-19 gitu. Itu artinya menunjukkan ke publik memberikan contoh bahwa Covid-19 ini bukan suatu yang aib dan tabu. Tapi adalah sesuatu yang mungkin saja mengenai siapa saja dan karena itu harus cepat dan segera ditangani," ujarnya.

Untuk itu, Saleh meminta masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Covid-19. Pasalnya, Covid-19 tidak mengenal jabatan atau status sosial.

"Kita meminta kepada masyarakat luas untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terkait dengan penularan COVID ini. Karena adalah fakta yang nyata bahwa virus ini tidak mengenal kelas sosial, tidak mengenal pangkat jabatan. Orang kaya kena, pejabat tinggi kena, gubernur kena, lurah kena, bahkan apalagi masyarakat biasa," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR fraksi PKS, Nasir Djamil, menyarankan supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan pelaksana harian (Plh) Gubernur untuk menggantikan posisi Anies Baswedan sementara.

"Menurut saya, mungkin perlu pelaksana harian oleh salah satu pejabat teras di pemprov DKI," ujar Nasir ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/12/2020).




Berita Lainnya

Ini Penyebab Emak-emak Ngamuk ke Anggota TNI

24/01/2021 09:12 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA