Saturday, 16 Jan 2021
Temukan Kami di :
Ekonomi

Bantuan Subsidi Gaji Tak Kunjung Cair, Ini Penjelasan Kemnaker

Anas Baidowi - 26/11/2020 08:40 Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU)

Beritacenter.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp. 5 Juta melalui Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU). Kali ini giliran BSU termin kedua gelombang kelima akan di salurkan kepada 567.723 pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan penyaluran tahap V termin kedua ini, maka Kemnaker seharusnya 11,052 juta pekerja telah menerima BSU tersebut. Namun berdasarkan data per 23 november, 5,92 juta penerima bantuan yang sudah mendapatkan BSU tersebut.

Kemnaker mengklaim, Penyebab dari lamanya penyaluran ini adalah proses penyeluran itu sendiri. Karena dari Kemnaker kemudian diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian disalurkan lagi kepada bank penyalur.

"Penyaluran BSU ini, tentunya setelah diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada bank penyalur, untuk selanjutnya di ditransfer ke rekening penerima baik Himbara (Himpunan Bank-Bank milik Negara) maupun non-Himbara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Lebih lanjut Menaker menjelaskan, pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memproses dana subsidi gaji atau upah tersebut kepada Bank Penyalur. Setelah itu, dilanjutkan ditransfer ke rekening penerima baik himbara maupun non-himbara.

Menaker Ida mengimbau kepada para pekerja yang merasa berhak mendapat BSU tersebut, namun masih belum menerima untuk segera melapor kepada pihak manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut guna memperbaiki data pekerja atau buruh yang kurang.

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kriteria pekerja penerima bantuan subsidi gaji diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020. Adapun kriteria tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), aktif menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2020, mencantumkan NIK, memiliki rekening aktif, dan penerima upah di bawah Rp5 juta.




Berita Lainnya

Cara KKP Tingkatkan PNBP Sektor Kelautan

15/01/2021 15:53 - Lukman Salasi
Kemukakan Pendapat


BOLA