Tuesday, 19 Jan 2021
Temukan Kami di :
News

Soroti Wajib Penggunaan Masker, Anies : Denda Masker di Jakarta Capai Rp5 M

Sesudah pembagian masker, kita mewajibkan penggunaan masker dan denda di Jakarta. Kalau tidak menggunakan masker, bisa denda Rp 250 ribu. Kumpulan denda sudah sampai Rp 5 miliar

Aisyah Isyana - 24/11/2020 15:45

Beritacenter.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti soal sanksi denda bagi orang-orang yang tak menaati protokol kesehatan, terutama terkait pelanggaran masker. Anies mengklaim denda pelanggaran prokes itu sudah mencapai Rp5 miliar.

"Sesudah pembagian masker, kita mewajibkan penggunaan masker dan denda di Jakarta. Kalau tidak menggunakan masker, bisa denda Rp 250 ribu. Kumpulan denda sudah sampai Rp 5 miliar," kata Anies dalam webinar di akun YouTube PTSP DKI Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Baca juga :

Kendati begitu, Anies menyadari jika capaian jumlah denda yang fantastis itu bukanlah sebuah prestasi. Anies mengatakan, dapat dikatakan prestasi jika data pengguna masker minimal 85 persen dari jumlah penduduk Jakarta. Menurutnya, data pengguna masker di Jakarta saat ini masih di sekitar 75 persen.

"Prestasi bukan di denda, tapi kalau minimal 85 persen penduduk menggunakan masker hari ini. Jumlah penduduk di Jakarta menggunakan masker sekitar 75 persen, naik-turun ada massa 65 persen, ada massa 80 persen, tapi idealnya 85 persen," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi kerja sosial atau denda Rp 250 ribu terhada para pelanggar protokol kesehatan penggunaan masker. Pelanggaraan masker itu tertera dalam Perda Penanggulangan COVID-19 tercatat pada pasal 9.

Pasal 9

(1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi.

(3) Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

(4) Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukkan ke dalam sistem elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Gubernur.




Berita Lainnya

Jokowi Sambangi Korban Gempa Sulbar Hari Ini

19/01/2021 10:00 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA