Monday, 14 Jun 2021
Temukan Kami di :
News

NasDem soal FPI Pertanyakan Dasar Hukum Kerumunan HRS : UU Kesehatan, Berlaku ke Siapapun!

UU Kesehatan berlaku kepada siapapun dan tentunya dengan mekanisme yang ada, UU dibuat untuk tidak pandang bulu

Aisyah Isyana - 18/11/2020 09:55

Beritacenter.COM - Front Pembela Islam (FPI) mempertanyakan dasar pemanggilan klarifikasi terhadap Habib Rizieq Syihab soal dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menyerahkan sepenuhnya penegakkan hukum ke pihak kepolisian.

"Kita tunggu polisi untuk menyikapi apa yang terjadi pada saat pelanggaran prokes di Petamburan, sesuai aturan dan UU yang berlaku dalam suasana COVID-19," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).

Baca juga :

Menurutnya, UU kesehatan berlaku terhadap siapa pun itu, sebagaiamana mekanisme yang sudah ditentukan. Terlebih, Sahroni menyebut UU pada dasarnya dibuat tanpa pandang bulu tak peduli siapa pun yang akan melanggar

"UU Kesehatan berlaku kepada siapapun dan tentunya dengan mekanisme yang ada, UU dibuat untuk tidak pandang bulu," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, FPI sempat mempertanyakan dasar pemanggilan klarifikasi terhadap Habib Rizieq terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. FPI menilai dugaan pelanggaran itu masih prematur.

"Terkait tuduhan dugaan pelanggaran Pasal 93 jo 9 (1) UU No 6/2018 jo Pasal 216 KUHP terhadap HRS dan FPI, dugaan itu masih sangat prematur sebenarnya secara hukum, karena Pasal 93 UU No 6/2018 itu ada frasa 'menyebabkan KKM/kedaruratan kesehatan masyarakat'. KKM dalam hal ini merujuk pada lampiran Kepmenkes 413/2020 jo Keppres 11/2020, di mana COVID-19 masuk KKM," kata pengacara FPI, Aziz Yanuar, kepada wartawan, Selasa (17/11).

Dalam hal ini, Aziz mengklaim tak ada bukti hukum jika acara yang menyebabkan kerumunan massa di Petamburan, Sabtu-Minggu (14-15/11) dini hari itu telah melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan. Azis kemudian mempertanyakan dasar pemanggilan klarifikasi itu.

"Nah, apa dasar hukum menetapkan kejadian malam Ahad kemarin masuk KKM? Bukti hukumnya mana? Harusnya kan ada terlebih dahulu dasar jelas timbul KKM itu, baru kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemanggilan untuk klarifikasi dan semacamnya. Ini bukti hukum KKM tidak ada, main panggil klarifikasi. Dasarnya apa?" ujarnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA