Friday, 04 Dec 2020
Temukan Kami di :
Opini

Satya Haprabu: MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI

Apakah ada pertemuan sebelumnya para pemangku kepentingan yang berkewenangan untuk membahas kedatangan RS dengan segala deteksi dini, prakiraan potensi gangguan dan ancaman serta persiapan pengantisipasiannya?

Sari Intan Putri - 17/11/2020 08:03

Berita Media ini di tulis pada tanggal 5 November 2020, sekira 5 hari sebelum RS mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan kerumunannya.

Sekelas Media saja sudah mendapatkan informasi kegiatan RS sejak sebelum kepulangan hingga pernikahan anaknya, secara runtut dan terjadwal.

Nah bagaimana dengan para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan RS tersebut?

Apakah ada pertemuan sebelumnya para pemangku kepentingan yang berkewenangan untuk membahas kedatangan RS dengan segala deteksi dini, prakiraan potensi gangguan dan ancaman serta persiapan pengantisipasiannya?

Apakah juga selaku pemangku kepentingan, Komite “Pemulihan Covid 19”, Menkomaritiminves selaku yang bertanggung jawab khusus terhadap penanganan Covid 19 di 8 Provinsi, Satgas Covid-19, Meneg BUMN selaku Ketua Pelaksana Komite, Wakapolri dan Kasad selaku Wakil Ketua Pelaksana Komite, Menkopolhukam yang menjadi kordinator harkamtibmas, Kapolri, Panglima TNI, Menkes, Mendagri bersama para Kepala Daerah, Kapolda, Pangdam dan Satgas Covid 19 di daerah, telah rapat, bertemu membahas segala macam kemungkinan yang akan terjadi dengan kepulangan RS?

Apabila sudah bertemu, apa kesepakatan yang diambil dalam rangka menghadapi kepulangan RS?

Secara khusus penegakan Protokol Kesehatan apakah khusus merujuk kepada Perda? Jika ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membubarkan, bukankah Perda itu ranahnya Satpol PP?

Kemudian karena adanya pemidanaan dalam UU Karantina dan KUHP itu apakah lebih kepada kewenangan Polri atau PPNS?

Terlebih dengan adanya tupoksi dari Satgas Covid-19 baik pusat maupun di daerah, apakah pembubaran kerumunan sebagai penegakan sehubungan dengan Perda PSBB dan Protokol Kesehatan? Lalu bagaimana hubungannya dengan UU Karantina, keadaan Kedaruratan Kesehatan dan Bencana non Alam serta keberlakuan KUHP?

Apakah penegakan Perda itu tanggung jawab Satpol PP walau dapat minta bantuan TNI/Polri dan mungkin dalam kendali Satgas Covid 19?

Apakah pernyataan Menkopolhukam pada saat menghadapi kedatangan RS, merupakan kebijakan resmi dalam penanganan kedatangan RS, tampak bahasa tubuh beliau yang santai dalam menanggapi kepulangan RS sebagai hal yang biasa?

Jika mutasi kedua Kapolda PMJ dan Jabar dikaitkan dengan kelalaian penegakan Protokol Kesehatan dan PSBB, maka apakah mutasi tersebut memenuhi unsur keadilan?

Bagaimana dengan tanggung jawab para pemangku kepentingan lainnya dan pemangku kepentingan intelektual yang menjadi pengambil kebijakan atas kejadian yang ditimbulkan kegiatan RS?

Bagaimana pula dengan pembagian Masker dan Hand Sanitizer kepada “pengikut” kegiatan RS oleh Satgas Covid 19? Bukankah ini menunjukan bahwa pemangku kepentingan telah mengetahui rangkaian kegiatan RS seperti yang diketahui dan diberitakan media?

Megapa kedatangan Satpol PP hanya mendenda bukan sejak jauh waktu membubarkan?

Bagaimana pula aspek perizinan keramaian kegiatan RS? Adakah izin pemanfaatan jalan pada kegiatan RS? Pada konteks ini bukankah Pemda dan Satgas Covid 19 mempunyai peran yqng signifikan untuk terbitnya perizinan?

Bukankah Satgas Covid 19 mempunyai peran signifikan dlm pengambilan kebijakan pada keadaan Covid 19 ini? Siapa saja Satgas Covid 19 yang ada di daerah, bagaimana HTCK dan Tupoksinya, siapa pemimpinnya?

Jelas keramaian penjemputan yang diikuti penyalahgunaan fungsi jalan, kapasitas area, pemanfaatan fasilitas bandara, Protokol kesehatan, juga telah menimbulkan sejumlah pelanggaran.

Hal tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2020. Akan tetapi, mengapa reaksi “keras” dari Menkopolhukam baru pada hari Senin tanggal 16 November 2020? Bukankah sejak awal saja sudah terjadi pelanggaran Protokol kesehatan dan pelanggaran lainnya?

Jika kedua Kapolda tersebut dianggap tidak dapat menegakan Protokol kesehatan kenapa baru Senin tanggal 16 November 2020 mereka di mutasi?

Apakah kemudian mutasi para Kapolda tersebut sudah memenuhi rasa adil dan keadilan, baik terhadap mereka, maupun terhadap masyarakat yang dirugikan karena kegiatan RS, bahkan juga masyarakat yang pernah ditindak karena dianggap melanggar Protokol kesehatan?

Terlebih lagi, apakah memang hanya menjadi tanggungjawab kedua Kapolda tersebut semua kejadian ini?

Atau mutasi tersebut, seperti biasa akan diklaim sebagai bagian dari Tour of Duty?

Itulah Polri yang saya lihat dan kagumi, susah senang, tetap Satya Haprabu !

#AHP

@16112020




Berita Lainnya

Mengejek Adzan

03/12/2020 14:04 - Indah Pratiwi

KITA MEMBIAYAI PARA TERORIS

03/12/2020 10:40 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA