Monday, 10 May 2021
Temukan Kami di :
News

Jawab Kritikan soal Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Satgas : Penegakan Sanksi di Pemda!

Aisyah Isyana - 15/11/2020 18:35

Beritacenter.COM - Satgas Penanganan COVID-19 membantah adanya anggpan yang menilai pemerintah tak berani melarang kerumunan di acara Habib Rizieq Syihab. Dalam hal ini, Satgas menyebut penegakkan pelanggaran protokol kesehatan berada di pemerintah daerah.

"Penegakan sanksi oleh pemda," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat dihubungi, Minggu (15/11/2020).

Baca juga :

Selain itu, Doni menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat ke pihak Habib Rizieq terkait pelanggaran protokol kesehatan. Karena surat yang diberikan tak diindahkan dan tetap terjadi kerumunan, sanksi akan diberikan namun kewenangannya ada di pemerintah daerah.

"Gubernur sudah kirim surat. (Penegakan sanksi) Iya pemda. Ada baiknya hubungi Kasatpol PP DKI untuk langkah-langkah pelanggaran," ujar Donny.

Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry Harmadi juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, Satgas tak memiliki kewenangan untuk menindak kerumunan yang timbu di acara Habib Rizieq. Dalam hal ini, Pemprov DKI seharusnya dapat lebih tegas menegakkan aturan.

"Satgas Penanganan COVID kewenangannya merumuskan kebijakan, tetapi eksekusinya ada di Kementerian dan Satgas Daerah atau pemerintah daerah. Penegakan hukum ada di ranah penegakan hukum. Bahkan daerah seperti DKI Jakarta memiliki Perda COVID-19 yang seharusnya ditegakkan oleh daerah," kata Sonny.

Menurutnya, Satgas COVID-19 bergas untuk memberikan edukasi agar masyarakat dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, penengakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bukanlah kewenangan Satgas.

"Satgas bukan superbody dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Upaya yang bisa dilakukan Satgas, mengajak masyarakat patuh pada protokol kesehatan, mengedukasi masyarakat melalui berbagai strategi. Memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang penanganan COVID-19," ujar Sonny.

"Satgas tidak memiliki bidang penegakan hukum. Satgas hanya memiliki bidang perubahan perilaku, penanganan kesehatan, data dan informasi, relawan, dan komunikasi publik," lanjut dia.

Untuk itu, Satgas tak dapat turun langsung menindak kerumunan seperti yang terjadi diacara Habib Rizieq. Sonny menyebut sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ada di peraturan daerah yang sudah di susun di tiap-tiap daerah.

"Iya betul, perda atau perkada. Mana bisa Satgas turun ke jalan membubarkan kerumunan? Bukan kewenangan kami," tegasnya.

Sekedar diketahui, kerumunan orang dalam jumlah yang cukup besar kembali terajadi digelaran acara-acara Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab. Banyak pihak yang geram dengan adanya kerumunan itu, lantaran seakan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pinindakan.
Sebelumnya, kerumunan dengan jumlah massa yang besar terus terjadi dalam gelaran acara-acara Pemimpin FPI Habib Rizieq Syihab. Kerumunan itu seakan dibiarkan begitu saja tanpa penindakan.

Belakangan, Satpol PP DKI Jakarta menyatakan menjatuhkan denda administratif kepada Habib Rizieq Syihab atas acara yang diadakannya di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus), karena bertentangan dengan protokol COVID-19. Habib Rizieq dikenakan denda Rp50 juta.

"Ada, ya (Habib Rizieq) dikenakan denda," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2020).

Arifin menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam menindak apapun yang bertentangan dengan protokol COVID.

"Pokoknya gini, aturannya semua tetap. Berlaku untuk semuanya, nanti kita sampaikan. Pokoknya acarapun yang dilakukan ketika bertentangan prokotol COVID, maka itu akan dikenakan ketentuan kedisiplinan dan penegakan hukum," tegas Arifin.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA