Saturday, 28 Nov 2020
Temukan Kami di :
Opini

#SIAPA DIRUGIKAN UU CIPTA KERJA?

Indah Pratiwi Budi - 29/10/2020 09:21

Masih ribut soal UU Cipta Kerja?

UU Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law. Tergetnya mengubah pasal-pasal yang ada pada 79 UU lain. Jadi yang berubah itu, yang ada di dalam UU Omnibus saja. Sementara yang gak diatur dalam UU Omnibus, tetap berlaku UU sebelumnya.

Kemarin banyak berita simpang siur. Katanya DPR menyerahkan Draft UU yang kelar di ahas ke Setneg, untuk ditandatangani Presiden agar jadi UU. Dokumen yang diserahkan DPR setebal 812 halaman.

Pihak istana sempat mengirimkan naskah UU itu ke PP Muhamadiyah. Dokumennya setebal 1.187 halaman.

Lho, kok jumlah halamannya berubah? Maka muncullah isu soal pasal yang diselipkan. Ada pengelewengan. Dan sebagainya. Seperti biasa, SJW memainkan fakta ini dengan tekanan yang insinuatif. Media-media juga rajin mencurigai. Tanpa bukti.

Kenapa jumlah halamannya berubah? Gini deh. Kalau sebuah dokumen diubah font-nya, mungkin juga ukuran hurufnya, apa halamannya akan sama lagi?

Apalagi kalau margin dan spasinya juga disesuaikan.

Sebab untuk ditandatangani Presiden formatnya harus disesuaikan. Nah, penyesuaian format itu yang dimasalahin. Padahal subtansi kontennya, ya gak berubah. Kayak kirim file foto, yang resolusi tinggi dengan resolusi rendah. Kan besar filenya beda. Tapi fotonya sama aja.

Setiap lembar perubahan itu juga diparaf DPR. Jadi gak ujug-ujug berubah gitu aja.

Eh, katanya ada satu pasal dan empat ayat yang hilang dari UU Cipta Kerja. Berkenaan dengan soal pertambangan.

Kan, udah dibilang. UU Omnibus isinya untuk mengubah pasal-pasal pada UU sebelumnya. Jika bunyi pasalnya sama persis debgan UU sebelumnya, ya, gak usah dicantumkan dalam UU Omnibus. Wong gak ada perubahan. Untuk soal ini juga pemerintah mengkonsltasikan ke DPR.

Artinya tidak ada substansi yang berubah dari UU yabg dibahas DPR. Yang ada hanya penyesuaian teknis format halaman saja.

Tapi kenapa jadi rame? Karena yabg protes gak ada bahan lagi. Bahwa secara subtansi UU ini membabat ribetnya izin usaha, memberikan kepastian hukum, menciptakan kemudahan ekonomi. Dan rakyat banyak diuntungkan.

Tapi order protes kadung diterima. Makanya dicari isu yang aneh-aneh. Sok, kritis. Memeprmasalhkan halaman, bukan menelaah kontennya.

Sebetulnya sejak lama Jokowi melangkah untuk memangkas birokrasi yang ruwet ini. Pada periode pertama, Mendagri pernah mengekuarkan Kepmen yang membatalkan sekian ribu Perda yang memghambat investasi. Emang sih, di daerah, Perda-perda sering dibuat saling bertabrakan. Saling membingungkan. Ujungnya biar dapat ruang untuk memeras pengusaha.

Akibatnya, investor malas tanam duit di sana.

Tapi kepala daerah merasa wewenangnya dibatasi. Mereka memgajukan gugatan ke MK. Lalu MK mengabulkan gugatan tersebut. Jadilah keruwetan izin itu tetap dipertahankan.

Makanya UU ini jalan lain untuk menerobos benang kusut birokrasi kita. Siapa yang teriak? Salah satunya, ya pejabat-pejabat Pemda itu. Yang obyekannya akan makin menipis.

Siapa lagi yang dirugikan dengan UU Cipta Kerja? Para pemgusaha yang selama ini mendapat proteksi dari perizinan yang ruwet. Biasanya mereka adalah kerabat pejabat. Kalau izin usaha dibuka bebas, mereka akan mendapat saingan. Mau gak mau, mereka dituntut untuk meningkatkan layanan dan produknya.

Siapa lagi yang dirugikan?

Gini ya. Dunia ini berlomba menarik investasi ke negaranya. Semua negara berebut. Sementara duit investasi terbatas. Mereka hanya mau nemplok di negara yang memberi keuntungan, mudah syaratnya, gak ribet dengan birokrasi yang korup, sumberdaya tersedia, tenaga kerja banyak.

Nah, Indonesia dikenal negara kaya SDA, penduduk melimpah. Itu nilai yang gak dimiliki negara lain. Tapi selama ini birokrasinya ngehek. Makanya banyak investor lebih memilih negara yag gak ribet kayak Indonesia.

Kalau birokrasi ngehek itu diberesin, otomatis Indonesia akan jadi incaran. Investor meninggalkan negara lain berebut masuk ke sini. Nah, negara-negara lain merasa terancam juga. Makanya UU Cipta Kerja ini membuat negara lain sebel. Sebab Indonesia mau berbenah.

Selebihnya

adalah para politisi kampret yang nyari untung dari keributan. Baik yang bawa nama agama maupun nama demokrasi.

Makanya kalau isunya sampai sekaramg digoreng simpang siur. Karena banyak kepentingan yang terganggu.

Tapi Jokowi cuek. Ia jalan terus. Terobos terus. Wong UU Cipta Kerja ini buat Indonesia masa depan kok. Kenapa harus pusing dengan para penganggu?

Ditulis Oleh : Eko Kuntadhi




Berita Lainnya

Kenapa HRS Tidak didukung Habaib Internasional ?

27/11/2020 15:00 - Indah Pratiwi Budi

"JANGAN MELUDAHI TANGAN YANG MEMBERI MU MAKAN JK"

27/11/2020 11:00 - Indah Pratiwi Budi

Tentang SJW Garis Cari Panggung

27/11/2020 09:05 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA