Friday, 04 Dec 2020
Temukan Kami di :
Opini

OMNIBUS LAW "MALAYSIA PUN IKUT MERADANG"

Indah Pratiwi Budi - 19/10/2020 13:30 Oleh : Wahyu Sutono

Dulu semua adem ayem, karena belum ada yang berani melakukan lompatan besar. Kini saat muncul sosok pendobrak seperti Presiden Jokowi yang melakukan pengembangan di berbagai bidang, sontak banyak yang kebakaran jenggot karena zona nyamannya terganggu, baik itu politisi serakah, pengusaha hitam, hingga negara yang berkepentingan.


Tak heran selama negeri indah nan kaya sumber daya alam (SDA) ini masih dipimpin oleh seorang Jokowi, maka kegaduhan sangat mungkin sulit akan berhenti sampai 2024 mendatang. Berbagai isu dan cara akan selalu dilempar ke publik, yang penting harus tercipta opini buruk dan salah pada diri Jokowi.


Sebaliknya, kendati sangat buruk tapi sejalan dengan mereka yang kebakaran jenggot, maka akan mendapat puja puji selangit. Itulah fenomena yang tak bisa dimungkiri, dan sungguh kasihannya negeri ini. Orang baik cenderung banyak musuhnya, parahnya lagi ada di semua sudut, bahkan dari negeri lain.


Bila dari dalam negeri tak perlu dibahas lagi, karena semua sudah tahu seperti apa. Yang perlu kita cermati adalah manuver negara lain yang gerah dengan berbagai kebijakan presiden yang dibilang plonga plongo itu, kini bikin plonga plongo dunia, dan bikin gerah beberapa negara yang memiliki kepentingan dengan SDA Indonesia yang berlimpah.


Tak heranlah bila negara lain mengagumi sosok Jokowi, sekaligus tidak menyukai akan kebijakannya, terlebih setelah menghentikan export kelapa sawit yang kemudian dikembangkan menjadi bahan bakar sawit ramah lingkungan, lalu bijih Nikel yang dikembangkan menjadi battery. Belum lagi tax amnesty yang bikin gerah Singapura.


Sehingga dengan segala cara, negara lain pun menginginkan berbagai kebijakan Jokowi tidak terwujud. Bahkan bila perlu tidak memimpin Indonesia lagi. Tak heran pula bila kebijakan akan omnibus law untuk Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bukan hanya oposan dalam negeri yang kelenger, tapi juga pihak asing seperti yang dikatakan Prabowo Subiyanto.


Bukan hanya Amerika yang punya kepentingan dengan Emas dan Minyak, atau Norwegia yang sangat berkepentingan dengan Kelapa Sawit, atau pun Uni Eropa yang gerah karena bijih nikel. Ternyata tak urung, negara serumpun Malaysia pun ikut kegerahan dan mulai bernyanyi sumbang lewat omnibus law.


Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Padahal saat Filipina sudah lebih dulu menerapkan omnibus law, tak ada negara lain yang brisik apalagi hingga bermanuver.


Lalu dimana masalahnya? Tentu saja karena Malaysia sangat khawatir dengan kepastian hukum dari UU Ciptaker akan mendorong banyak investor lari ke Indonesia, dus bukan ke Malaysia lagi. Terlebih bila semakin banyak lapangan kerja baru dibuka, dikhawatirkan banyak BMI atau buruh migran Indonesia akan ramai-ramai pulang ke tanah air. Belum lagi terkait dengan SDA, khususnya kelapa sawit yang akan sulit menyaingi Indonesia.


Lalu apakah Jokowi bergeming? Tentu saja dengan keteguhan hatinya akan terus berlari mengejar ketertinggalannya, agar bangsa dan negara ini sejajar dengan negara lain, dan tidak boleh ada yang bisa memandang Indonesia sebelah mata lagi. Tidak ada yang mengatur harga SDA Indonesia lagi. Tidak ada kontrak karya yang seenak jidatnya saja.


Dari rakyat jelata hingga para pakar hukum mendukungnya, bahkan hingga Bank Dunia mendukung kebijakan Presiden Jokowi dan DPR RI terhadap Omnibus Law. Karenanya, masyarakat Indonesia hendaknya mendukung kebijakan jangka panjang ini yang sungguh menguntungkan semua pihak. Sebab kalau pun ada yang dirugikan, justru mereka yang tak berkepentingan langsung dengan omnibus law.


Salam NKRI Gemilang




Berita Lainnya

Mengejek Adzan

03/12/2020 14:04 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA