Friday, 23 Oct 2020
Temukan Kami di :
News

Temui Wapres Ma'ruf, Ketum PBNU Serahkan 8 Poin Rekomendasi Terkait UU Cipta Kerja

Aisyah Isyana - 16/10/2020 10:37

Beritacenter.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Rais Aam Miftahul Akhyar menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin guna membabahas berbagai persoalan, salah satunya soal omnibus law UU Cipta Kerja.

Pada pertemuan yang digelar di rumah dinas Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (15/10) malam, Said Aqil menyerahkan draft rekomendasi yang berisi delapan poin terkait kiritikan terhadap UU Cipta Kerja, sebagaimana dikutip Antara, Jum'at (16/10/2020).

Baca juga :

"Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin," kata Said Aqil.

Said Aqil menyebut warga NU menilai jika UU Cipta Kerja bersifat eksekutif dan kurang adanya sosialisasi dan dialog. "Menurut warga NU, terlihat sekali undang-undang ini eksklusif, tertutup, kurang sosialisasi, kurang komunikasi dan kurang dialog," tambahnya.

Untuk itu, Said Aqil menyebut PBNU menyarankan agar pemerintah melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan terbangun persepsi positif jika UU itu betul-betul diperuntukkan untuk rakyat, pro rakyat dan pro buruh.

"Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis," tegasnya.

Sementara itu, Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, yang turut hadir dalam pertemuan menyebut Wapres Ma'ruf Amin mempersilahkan PBNU menampung berbagai hasil rekomendasinya terkait UU dan mengajukan gugatan uji materil. Dia juga meminta agar PBNU untuk ikut mendinginkan suasana.

"NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana," kata Masduki.

"Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial review," ujarnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA